Pangdam IX/Udayana : Pilkada Serentak TNI di Bali Harus Sinkron dengan Polri

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Satu per satu jajaran Kodam IX/Udayana Bali Nusa Tenggara memberikan pemaparan kepada Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Kurnia Dewantara berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Kali ini paparan disampaikan oleh Danrem 161/Wira Sakti serta para Dandim Jajaran Korem 161/Wira Sakti melalui Video Conference (Vidcon), pada Kamis (17/9/2020).

Kesiapan personil dan materiil di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) agar terkonsep dengan jelas pada pelaksanaan pengamanan kegiatan tersebut menjadi perhatian Kodam IX/Udayana.

"Diharapkan perbantuan kekuatan TNI kepada Polri dan Pemda dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik," terang Pangdam dari Ruang Airlangga, Makodam IX/Udayana, Denpasar, Bali.

• 3 Zodiak Ini Dikenal Sering Selingkuh, Cepat Bosan dengan Sesuatu, Siapa Saja Mereka?

• Tabanan Jadi Zona Merah Covid-19, Bupati Eka Tutup Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial

• Ramalan Shio 18 September 2020, Shio Macan Rencanakan Liburan, Shio Kelinci Jangan Menjanjikan Lebih

Menurut Pangdam, yang harus diperhatikan oleh jajarannya adalah perkembangan situasi di lapangan.

Kemudian juga perlu diperbatas-batas kewenangan TNI terutama dalam permintaan bantuan kekuatan TNI kepada Polri.

"Jika perlu agar dirumuskan dan dibakukan dalam operasi ini, Korem membuatkan SOP yang jelas dan dirangkum dalam buku saku yang dibawa oleh setiap prajurit di lapangan, serta juga agar dilaksanakan sosialisasi dan simulasi untuk mekanisme Komando Kendali (Kodal) pada saat permintaan bantuan personel," ujarnya.

Pasukan diminta mengkoordinasikan sebaik-baiknya dengan pihak Polri di daerahnya masing-masing tentang permintaan bantuan kekuatan TNI kepada Polri sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas operasi tersebut dilapangan.

Pangdam menekankan agar sinkronkan dan koordinasikan rencana pengamanan ini dengan pihak Polri di daerahnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

"Laksanakan sosialisasi dan simulasi maupun Tactical Floor Game (TFG) untuk segala mekanisme Komando Kendali (Kodal) pada saat di lapangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pedoman untuk penyusunan rencana kedepan yang lebih baik lagi, sehingga pelaksanaan Pilkada khususnya di Provinsi NTT dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar," jabarnya.

Danrem 161/WS Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya menyampaikan paparan rencana pengamanan Pilkada serentak di Provinsi NTT pada sembilan Kabupaten/Kota.

"Pengamanan Pilkada di NTT di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sabu Raijua," paparnya.

Danrem juga melaporkan secara umum situasi wilayah NTT dalam keadaan aman terkendali dengan tetap memperhatikan kerawanan yang akan terjadi pada saat tahapan Pilkada.

"Mulai dari pendaftaran Paslon, kegiatan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penetapan calon terpilih maupun pada saat terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, dengan selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu menjadi perhatian akan kerawanan," jelasnya.