Breaking News:

Pilkada Serentak

Ketua Bawaslu: Pada Pilkada Serentak Petahana Berpotensi Kerahkan ASN sehingga Langgar Netralitas

"Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana,"

KOMPAS.com/Ihsanuddin
Ketua Bawaslu Abhan di Kantor DPP Bawaslu, Jakarta 

TRIBUN-BALI.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan calon petahana di Pilkada Serentak 2020 berpotensi besar untuk mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) sehingga dapat melanggar netralitas.

Pasalnya calon petahana punya modal birokrasi selama menjabat lima tahun sebelumnya.

"Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," kata Abhan seperti dikutip Tribunnews.com dari laman bawaslu.go.id, Rabu (30/9/2020)

Kata Abhan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, setidaknya ada 224 daerah yang memiliki calon kepala daerah petahana.

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Simak Perbedaannya dengan Hari Lahir Pancasila 1 Juni

Soal Kerugian Bali United Setelah Liga 1 Ditunda, Ini Penjelasan CEO Yabes Tanuri

Di Tengah Penundaan Liga 1 2020 Gara-gara Pandemi, Persija Jakarta Tambah 6 Pemain Baru

Mereka memegang relasi kekuasaan yang dibangun selama masa jabatan sebelumnya.

Hal itu dinilai jadi sebuah keuntungan untuk memenangkan pemilihan tahun ini.

"Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan 5 tahun di masa jabatannya," ungkapnya.

Lebih lanjut Abhan membeberkan mengapa ASN kerap dilibatkan oleh kepala daerah petahana di ajang pemilihan.

Pengerahan bisa terjadi karena ASN dipandang memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai yang dapat membantu calon petahana menyusun program dan materi kampanye.

Selain itu, ASN juga punya jaringan luas dan tersebar hingga pelosok desa.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved