Penanganan Covid

Doni Monardo: Masyarakat Masih Bergantung pada Sanksi dalam Terapkan Protokol Kesehatan

Doni Monardo: Masyarakat Masih Bergantung pada Sanksi dalam Terapkan Protokol Kesehatan

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz (NOVA WAHYUDI
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak 1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa kampanye perubahan perilaku masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan sangat penting dan harus dilakukan secara masif. 

Protokol kesehatan tersebut yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

55 persen masyarakat menurut Doni abai terhadap protokol kesehatan karena tidak adanya sanksi.

"Kemudian kita juga lihat bahwa alasan seseorang tidak mengikuti protokol kesehatan itu, ternyata tidak ada sanksi," kata Doni dalam acara Kick Off Sosialisasi Strategi Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 bersama BKKBN, Jumat, (2/10/2020).

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 90 ribu responden dari 14-19 September 2020, masyarakat masih bergantung terhadap sanksi dalam menerapkan protokol kesehatan. Artinya belum ada kesadaran kolektif dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi tingkat kesadaran pribadi dan kesadaran kolektif ini belum optimal. Apa buktinya, ya ini data yang dikumpulkan oleh BPS. Saya pikir data ini sangat valid sangat bagus sekali, dan kita harus menjadikan data ini sebagai bahan bagi kita dalam mengambil kebijakan," katanya.

Oleh karena itu menurut Jenderal bintang tiga itu, perlu adanya sanksi agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan.

Sanksi tersebut bukan hanya sanski hukum dari pemerintah melainkan sanksi lainnya, mulai dari sanksi sosial hingga sanksi adat. 

"Ada banyak sanksi-sanksi lain, yang sekiranya bisa menggungah masyarakat untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan," katanya.

Tidak hanya itu menurut Doni, 19 persen masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena aparat dan pemimpin tidak memberikan contoh.

Sehingga ketauladanan pemimpin sangatlah penting sekali untuk merubah perilaku masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Karena itu tim dari perubahan prilaku teman teman dari BKKBN dan seluruh komponen yang terlibat harus bisa memberikan contoh, selama beraktivitas bersama masyarakat. Mulai dari menggunakan masker, kemudian dalam setiap kegiatan harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan, apalagi sekarang sedang ada Pilkada," katanya.

Adapun berdasarkan survei BPS, Masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena beberapa faktor, diantaranya: 

1. Harga masker, face shield,hand sanitizer atau APD lain cenderung mahal 23%

2. Pekerjaan menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan 33%

3. Aparat atau pimpinan tidak memberi contoh 19%

4. Mengikuti orang lain 21%

5. Tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan 55%

6. Tidak ada kejadian penderita Covid-19 di lingkungan sekitar 39%

7. lainnya 15%.

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved