Kecam Disahkannya RUU 'Omnibus Law' Cipta Kerja, Masyarakat Bali Siap Turun ke Jalan

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Masyarakat Bali mengecam keras disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) "Omnibus Law" Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Komponen masyarakat Pulau Dewata yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah.

"Kami sangat kecewa dengan sidang paripurna yang dilakukan kemarin. Dan secara kontinu akan mengawal, akan memastikan bahwa undang-undang Cipta dapat dijegal dan kita batalkan," kata Presiden Mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Dewa Gede Satya Ranasika Kusuma yang tergabung dalam aliansi tersebut saat konferensi pers di kampus Unud Sudirman, Denpasar, Selasa (6/10/2020).

Pihaknya di Aliansi Bali Tidak Diam mengaku sepakat untuk melaksanakan aksi selama dua hari pada 7 hingga 8 Oktober 2020.

• PLN Perpanjang Program Diskon Tambah Daya Super Merdeka untuk UMKM dan IKM

• Sempat Dikabarkan Hilang, 2 Nelayan Akhirnya Ditemukan di Muncar Banyuwangi Dalam Keadaan Selamat

• 18 Anggota DPR Positif Corona, Begini Penjelasan Wakil Ketua DPR

"Setelah hari ini, dimana besok, kita akan melakukan aksi simbolik. Dua hari lagi kita akan turun melakukan aksi massa," tegasnya.

Satya pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan Bali khususnya untuk ikut terlibat secara langsung guna menyuarakan hak-hak yang sudah dijegal dan dirampas oleh Pemerintah dan DPR melalui UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Juru Bicara Aliansi Bali Tidak Diam, Abror Torik Tanjilla juga mengajak masyarakat Indonesia dan di Bali untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga memberikan mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah pusat maupun daerah.

"Kami mengecam DPR yang malah menjadi antek investor ketimbang menjadi wakil rakyat sesungguhnya," kata dia dalam konferensi pers yang juga dihadiri LBH Bali dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali.

Selain itu, pihaknya juga mengecam keras keikutsertaan aparat dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pihaknya pun mengajak masyarakat agar tidak pernah berhenti memberikan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bisa dibatalkan.(*).