Pemkab Bangli Belum Mampu Anggarkan Bedah Rumah Lewat APBD

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli belum bisa menganggarkan bedah rumah untuk tahun 2021 mendatang.

Alhasil, Pemda hanya mengandalkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas PUPR Perkim Bangli, I Wayan Suastika tidak memungkiri jika pihaknya belum bisa menganggarkan bedah rumah.

Untuk bedah rumah di tahun 2021, Suastika menyebut pihaknya mengusulkan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca juga: Alot di Babak Pertama, Mitra Devata Bantai Armi United 8-1 di Kedonganan

Baca juga: Tiga Remaja Akan Wakili Bali dalam Ajang Pemilihan Putri Remaja Indonesia 2020

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Covid-19, Lockdown Lapas Kerobokan, Gelar Rapid Test Massal

"Sedangkan dari APBD, kami tidak mengusulkan. Karena APBD Bangli diprioritaskan ke infrastruktur jalan," katanya, Selasa (20/10/2020).

Suastika mengatakan, kegiatan bedah rumah ini merupakan usulan proposal dari masing-masing desa.

Dan pihak dinas selanjutnya memfasilitasi kepada pemerintah pusat.

"Berapa yang disetujui, itu keputusan pemerintah pusat. Yang jelas dari usulan yang masuk seluruhnya kami ajukan," ucapnya.

Tak hanya pada tahun 2021 mendatang.

Pada tahun 2020 pihaknya juga mengandalkan anggaran pusat, untuk kegiatan bedah rumah.

Ada dua jenis kegiatan, yakni peningkatan kualitas dengan anggaran Rp. 17,5 juta per unit.

Serta kegiatan pembangunan baru, dengan anggaran sebesar Rp. 35 juta per unit.

Suastika menyebut, pada tahun 2020 ini pihaknya mendapatkan 350 unit bedah rumah yang terbagi ke empat kecamatan.

Antara lain 75 unit untuk masing-masing kegiatan di Kecamatan Bangli, Tembuku, dan Susut.

Serta 125 unit di Kecamatan Kintamani, Bali.

"Kami juga mendapatkan 115 unit kegiatan bedah rumah untuk perumahan kumuh perkotaan. Masing-masing 33 unit di Kelurahan Kawan dan Cempaga, 32 unit di Kelurahan Bebalang, dan 15 unit di Kelurahan Kubu," tandasnya. (*).