Meski Lawan Kotak Kosong, Debat Terbuka Pemilihan Bupati Badung Tetap Akan Digelar Tiga Kali
Debat terbuka pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 tetap dihelat meskipun melawan kotak kosong.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Widyartha Suryawan
lihat foto
Aliansi Pemuda Indonesia (API) pun menggelar diskusi virtual melalui Zoom meeting yang bertajuk Urgensi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Selasa (20/10/2020).
Beberapa pembicara yang hadir diantaranya adalah Komisioner KPU RI, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Komisioner KPU Bali Gede John Darmawan, Akademisi FISIP Universitas Udayana Dr. Kadek Dwita Apriani, serta Mantan Ketua KPU Buleleng yang kini duduk sebagai Ketua Komite Demokrasi (KoDe) Bali, Gde Suardana.
Dalam pemaparannya, Komisioner KPU Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa Pilkada harus tetap berlangsung untuk menjaga proses suksesi kepemimpinan yang konstitusional dan memiliki legitimasi rakyat.
Apalagi, penunjukan Pelaksana Tugas (PLT.) dan Penjabat (PJ.) kepala daerah tidak bisa membuat keputusan strategis karena terbentur oleh peraturan perundang-undangan.
"Tujuan tetap diselenggarakannya Pilkada pada 9 Desember untuk mendapatkan pemimpin yang legitimasi, karena PLT atau PJ tidak bisa mengambil keputusan starategis," jelas dia.
Mantan Ketua KPU Bali ini bahkan menyebut bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini menjadi tantang tersendiri bagi KPU provinsi dan kabupatan/kota di 270 daerah se-Indonesia.
"Khususnya dalam konteks Bali menjadi tantangan tersendiri dan dalam pengalaman saya itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama," jelasnya lagi.
Di sisi lain, Komisioner KPU Bali, Gede John Darmawan mengatakan bahwa pihaknya sudah merancang berbagai formula untuk menarik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Salah satu langkahnya ialah menggencarkan sosialisasi melalui media sosial (medsos).
Pihaknya pun menjamin jika masyarakat yang datang ke TPS di jamin aman karena sudah diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Tantangan kami nantinya bagaimana mendatangkan masyarakat ke TPS, kami sudah melakukan langkah sosialisiasi melalui media sosial," jelasnya.
Menariknya, dalam diskusi tersebut, pihaknya menelorkan wacana dengan meminta pemerintah menutup tempat hiburan dan wisata saat pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Pasalnya, pihaknya menilai banyak masyarakat yang takut menggunakan hak pilihnya di masa pandemi dengan alasan kesehatan.
Tetapi, selama masa pandemi ini tempat wisata dan hiburan justru tetap ramai oleh masyarakat.
"Kami juga ada wacana yang nanti kami konsultasikan ke Pemerintah, pada 9 Desember tempat hiburan atau wisata agar baru dibuka pukul 13.00 siang setelah pencoblosan, agar masyarakat datang dulu ke TPS baru jalan-jalan," ungkapnya.
Kepala Daerah Bisa Tidak Memiliki Legitimasi
Akademisi Universitas Udayana Dr. Kadek Dwita Apriani, memaparkan jika KPU memiliki tantangan dalam sosialisasi terutama di kalangan Milenial.
