Breaking News:

AWK Dilaporkan ke Polda Bali, Diduga Lakukan Penodaan Agama Hindu

Ditreskrimsus Polda Bali kedatangan pihak - pihak yang melaporkan Senator Arya Wedakarna atas kasus dugaan tindak pidana UU ITE

Tribun Bali/Rizal Fanany
Suasana ricuh terjadi di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Bali di Renon, Denpasar, Bali, Rabu (28/10/2020) saat massa menemui DPD RI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Wedasteraputra Suyasa alias AWK. 

Laporan wartwan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ditreskrimsus Polda Bali kedatangan pihak - pihak yang melaporkan Senator Arya Wedakarna atas kasus dugaan tindak pidana UU ITE, pada Jumat (30/10/2020).

AWK diduga melakukan tindak pidana yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

AWK diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota DPD RI Bali itu dilaporkan atas dugaan tindak pidana mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia khususnya Agama Hindu.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 a KUHP dan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunun dan/atau Penodaan Agama.

Pihak Kuasa Hukum pelapor, I Nengah Yasa Adi Susanto telah menerima tanda terima surat pengaduan masyarakat dengan nomor Dumas 753/X/2020/Bali/Ditreskrimsus atas dugaan tindak pidana menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Kasubdit V Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Bali AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci menjelaskan, terkait proses, setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai dengan prosedur.

"Kalau ada memenuhi unsur pidana yang dilaporkan ya kita sesuaikan dengan prosedur dan SOP yang ada," ujarnya.

Sedangkan, jika tidak memenuhi unsur pidana akan diinformasikan kepada pihak pelapor.

Oleh karena itu, laporan yang masuk akan dianalisa terlebih dahulu untuk proses lebih lanjutnya.

"Kalau tidak ada unsurnya ya tetap kita informasikan kepada pelapor bahwa tidak ada unsur pidana, semua laporan prosesnya begitu.
Kita melalui proses analisa dulu, kalau dipelajari sudah ada unsur-unsur baru proses lebih lanjut," paparnya.

Hanya saja, saat ini Suinaci mengaku belum melihat laporannya secara langsung.

"Biasanya laporannya masuk ke pimpinan baru nanti masuk ke masing-masing subdit. Saya belum lihat laporannya seperti apa," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved