Setelah Klungkung, Massa Forkom Taksu Bali Juga Gelar Demo Terkait Pernyataan AWK di Renon

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Setelah aksi damai di Monumen Puputan Klungkung, ratusan massa juga menggelar aksi demonstrasi di Lapangan Puputan Margarana Renon, Denpasar, Bali, Selasa (3/11/2020).

Massa aksi mengecam pernyataan kontroversial anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK.

Massa diperkirakan berjumlah sekitar 500 hingga 1.000 an orang dari 44 yayasan dan organisasi yang bernaung di bawah Forum Komunikasi Taksu Bali.

Mereka berkumpul di area parkir timur Monumen Bajra Sandhi Renon untuk mendapat  pengarahan dari koordinator maupun Binmas Polda Bali.

Sebelum melakukan long march, massa tampak berdoa agar aksi demonstrasi berjalan dengan lancar.

"Aksi ini diikuti dari 44 elemen yayasan dan organisasi yang bernaung dibawah Forkom Taksu Bali, termasuk masyarakat Nusa Pendida, Klungkung. Ada dua acara pertama melaksanakan tuntutan kepada DPD, melaporkan ke Badan kehormatan DPD RI, terkait pernyataan AWK dan melaporkan AWK ke Mapolda Bali," ucap Ketua Forum Taksu Bali dalam pernyataan orasinya di kawasan Lapangan Puputan Margarana Renon.

Setelah melaksanakan long march mengelilingi Lapangan Puputan Renon, mereka kemudian berorasi di Kantor DPD RI Bali, yang terletak di Jalan Cok Agung Tresna.

"Turunkan AWK...turunkan AWK!!!," seru massa dalam konvoi.

Baca juga: Massa Tumpah Ruah di Monumen Puputan Klungkung, Kecam Pernyataan AWK & Sampaikan 3 Tuntutan Ini

Aksi di Monumen Puputan Klungkung
Sebelumnya, ratusan masyarakat tumpah ruah turun ke jalan mengikuti aksi damai di Monumen Puputan Klungkung, Selasa (3/11/2020).

Massa aksi mengecam pernyataan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK yang dianggap menyinggung kepercayaan masyarakat di Nusa Penida.

Warga yang datang sebagaian besar mengenakan atribut seperti udeng dan sapit berwarna poleng (hitam-putih)

Rombongan tiba di Klungkung sekira pukul 07.30 Wita.

Mereka menyebrang langsung dari Nusa Penida, dan tiba di Klungkung dengan diangkut 5 unit truck.

Masa yang hadir merupakan perwakilan dari elemen masyarakat di Nusa Penida, mulai dari tokoh masyarakat, Bendesa, Perbekel, Panitia Pura, dan lainnya.

"Sesuai rencana awal, kami hanya datang perwakilan saja. Kami datang dengan damai, berkaitan dengan ucapan Arya Weda Karna yang menyentuh ranah kepercayaan Nusa Penida. Pada dasarnya masyarakat Nusa Penida sangat damai, namun ada hal yang paling sensitif disentuh oleh AWK dengan ucapan arogan. Kami merasa sangat sakit dan tersinggung," ungkap Koordinator Aksi I Wayan Sukla dihadapan masa.

Dalam aksi itu, perwakilan elemen masyarakat di Nusa Penida melayangkan 3 tuntutan.

Adapun 3 tuntutan tersebut antara lain: menyatakan mosi tidak percaya terhadap AWK, mendesak AWK agar diberhentikan sebagai anggota DPD RI, serta memproses hukum AWK karena sudah menghina simbol dan kepercayaan masyarakat Nusa Penida.

Baca juga: Raja Se-Bali Minta AWK Haturkan Guru Piduka, Hari Ini Aksi Demontrasi Kembali Digelar

Akar Masalah HK
Diberitakan sebelumnya, Ketua PHDI Bali, Prof Gusti Ngurah Sudiana, mengungkapkan akar permasalahan kekisruhan ini adalah Hare Krisna (HK). Pihaknya pun mendukung pembubaran HK.

Namun dalam hal ini, yang memiliki kewenangan membubarkan paham tersebut adalah PHDI Pusat, Mahkamah Agung, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Agama, dan Kementrian Hukum dan HAM.

"PHDI Bali mendukung terkait pembubaram HK, sudah puputan terkait HK. Hanya saja PHDI pusat belum melakukan pencabutan," kata Sudiana saat pertemuan di Puri Agung Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Minggu (1/11/2020).

Ia pun meminta AWK untuk menjaga setiap ucapannya, dan tidak mengomentari hal yang di luar tugas, pokok, dan fungsinya sebagai DPD RI.

"Jangan mengambil agama, kalau tidak paham. Sabda (perkataan itu) akan mengakibatkan dua kemungkinan, ketenangan atau perang," ujarnya.

Secara tegas ia meminta tidak mengutak-atik keyakinan orang lain jika tidak tahu atau dijadikan media politik.

"Meminta maaflah. Secara teologi Ida Bhatara Dalem Ped adalah Bhatara Durga saktinya Siwa, itu termuat di lontar Dukuh Jumpungan. Tidak ada makhluk suci di dalam Hindu. Kalau salah, gelis (segera) jalankan guru piduka," tegasnya.

Bendesa Agung MDA Bali, Ida Panglingsir Putra Sukahet, mendorong masyarakat untuk menjalankan tindakan secara ksatria.

Tidak ada mediasi yang dilakukan. Supaya, permasalahannya jelas, dipersilakan menempuh jalur hukum.

"Akar permasalahannya di HK, bukan karena perbedaan dalam Hindu, tapi HK secara massif telah menyebarkan keyakinan-keyakinan yang berbeda kepada umat yang sudah beragama. Kesimpulannya agar Bali tetap ajeg, silakan bawalah ke proses hukum, nanti pihak yang berwajib menentukan agar permasalahannya jelas," tegasnya. (*)