Petinggi KAMI Berencana Deklarasi Partai Masyumi Jelang Gatot Nurmantyo Terima Bintang Mahaputera

Partai Masyumi akan dideklarasikan di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/11/2020) hari ini.

Editor: Eviera Paramita Sandi
(KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES)
Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas.com, Menara Kompas, Jakarta, Senin (23/4/2018) 

Menurut Marwan, pemberian Bintang Mahaputera, salah satu upaya Presiden Jokowi membungkam pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

"Motifnya apa? Pemberian ini bukan murni objektif. Meskipun wajar, tapi waktunya tidak tepat, biasanya itu menjelang 17 Agustus," ujar Marwan.

Marwan melihat, sikap pemerintah menghadapi pihak-pihak yang kritis pada saat ini, dengan memberikan hal yang menyenangkan atau menangkapnya.

"Kami mengharapkan tidak menerima. Ini kan lebih bagaimana komitmen beliau, dan keteguhan sikap untuk mempertahankan apa yang jadi aspirasi dan perjuangan," tutur Marwan.

Diketahui, Presiden Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Selain Gatot, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bakal mendapatkan penghargaan serupa.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Selasa (3/11/2020).

"Tanggal 10 dan 11 November 2020 Presiden akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional (PN) dan bintang mahaputera (BM). Yang dapat gelar PN, antara lain, SM Amin dan Soekanto, yang dapat BM, antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat," tulis Mahfud.

Pemberian Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo Dinilai Tak Mengandung Makna Politis

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan pemberian tanda jasa Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak mengandung makna politis.

"Pemberian Bintang Mahaputera kepada Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua MK Arief Hidayat sudah tepat, tanpa mengandung makna politis," ujar Syaifullah, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (6/11/2020).

Syaifullah juga mengatakan pemberian tanda jasa oleh Presiden Joko Widodo itu tidak perlu dimaknai terlalu jauh. Karena pemberian tersebut sudah menjadi ritual tahunan.

"Penganugerahan Bintang Mahaputera dari Presiden sebagai kepala negara sudah menjadi ritual tahunan yang diberikan kepada para Pimpinan Kementerian dan Lembaga Negara," kata dia.

Tidak Ada Urusan dengan Bungkam Membungkam

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penganugerahan penghargaan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo tidak berkaitan dengan urusan bungkam membungkam dan tidak berkaitan dengan urusan diskriminasi.

Mahfud menjelaskan hal tersebut menanggapi adanya masyarakat yang menilai penganugerahan Bintang Mahaputera dari pemerintah kepada Gatot merupakan upaya pembungkaman kepada Presidium KAMI tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved