Breaking News:

AWK Dilaporkan ke BK DPD RI

Ini Pernyataan Tegas Forkom Taksu Bali ke DPRD Terkait Persoalan Hare Krisna dan AWK

Sejumlah umat Hindu perwakilan dari 35 organisasi yang tergabung dalam Forum Koordinasi (Forkom) Taksu Bali menyampaikan aspirasi ke kantor Dewan

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ady Sucipto
Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Massa Forkom Taksu Bali membacakan pernyataan sikap di depan Kantor DPD RI Bali, Denpasar, Bali, pada Selasa (3/11/2020). 

"Kami menuntut dan meminta PHDI bertindak tegas terhadap aliran Hare Krisna dan Sampradaya lainnya," tuntutnya.

Terakhir, Forkom Taksu Bali mengaku sejalan dan mendukung pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan bahwa ekspresi kebebasan yang mencederai kesucian Agama harus dihentikan.

"Kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan," tegasnya.

DPRD Sudah Final

Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, saat menerima aspirasi tersebut mengungkapkan pihaknya sudah beberapa kali menerima masyarakat berkaitan dengan aliran Hare Krisna di Bali.

Karena itu, pihaknya di DPRD Bali secara politik telah menyampaikan bahwa polemik Hare Krisna ini telah selesai di DPRD Bali.

"Sudah jelas, dari kacamata politik, menganggu ketertiban umum bubarkan saja," kata Adi Wiryatama.

Bahkan, Adi Wiryatama telah mengeluarkan surat rekomendasi berkaitan dengan adanya aliran Hare Krisna ini. Surat rekomendasi tersebut telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan yang ada di DPRD Bali dan sudah disampaikan kepada Gubernur Bali agar digunakan untuk mengambil keputusan.

"Sekarang suratnya ada di Gubernur, kami di DPRD Bali sudah final," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Di sisi lain, Adi Wiryatama mengungkapkan bahwa kelompok aliran Hare Krisna telah beberapa kali mengirimkan surat dan utusan kepada DPRD Bali.

Namun dari sekian banyak masyarakat tersebut tidak ada satu pun diterima oleh DPRD Bali.

"Dengan cara inilah, itulah, apalah, koordinasi apapun bentuknya. Maaf kami DPRD Bali secara politik sudah selesai," kata mantan bupati Tabanan itu.

Kemudian masalah AWK yang dinilai sudah melakukan kegaduhan, Adi Wiryatama menilai hal itu sudah berada di ranah hukum.

Sebagai negara hukum, siapapun yang statusnya sebagai warga negara Indonesia maka tidak ada yang kebal terhadap hukum. Maka dari itu, kasus tersebut harus dituntaskan secara hukum.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved