Parpol Minta KPU Gerak Cepat Segera Ganti KPPS yang Reaktif, Keselamatan dan Kesehatan Paling Utama

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Adanya seribuan calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang reaktif saat rapid test yang digelar oleh KPU Denpasar mendapat tanggapan dari Partai Politik (Parpol).

Sekretaris Badan Saksi dan Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDIP Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack mendesak KPU sebagai penyelenggaran pemilu untuk mengganti para KPPS yang reaktif tersebut.

“Ya kalau memang kondisi mereka positif seperti itu, kan punya waktu mengganti.

KPU dan Bawaslu mesti berkoodinasi untuk mencari pengganti,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Imbau Masyarakat untuk Lebih Memanfaatkan Layanan Digital

Baca juga: Lima Kursi Eselon II di Pemkab Badung Kini Masih Lowong, Ditambah Dua Kadis Baru Pensiun

Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Denpasar: Pasien Sembuh Bertambah 27 Orang, Positif Bertambah 24 Orang

Menurutnya, rencana KPU yang ingin menunggu hingga dua minggu masa karantina bagi para KPPS yang reaktif tersebut cukup bertele-tele dan memakan waktu.

Apalagi, waktu pencoblosan yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang kurang dari sebulan lagi

“Kalau ini ditunggu 2 minggu, ditambah dua minggu lagi kan telat, kalau menurut kami dicari pengganti. Kan bisa yang lebih muda,” paparnya.

Pria yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini juga menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan semua pihak menjadi yang utama di Pilkada yang digelar di masa pandemi.

“Keselamatan dan kesehatan itu yang utama, jangan main-main dengan itu,” tegasnya.

Ia juga mencontohkan PDIP yang menyiapkan para saksinya dengan rapid test sebelum bertugas.

 Dewa Jack mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapid test tersebut lima sampai tiga hari sebelum coblosan.

Nantinya, jika ada saksi yang diketahui reaktif, maka pihaknya akan langsung menggantikannya dengan saksi lainnya.

Pasalnya, di setiap TPS pihaknya menyiapkan 5 saksi, dengan dua saksi TPS dan tiga saksi cadangan.

“Saksi kan rapid nanti, mungkin 3-5 hari sebelum coblosan. Kalau ada yang reaktif ya langsung kita ganti. Kita sudah siapkan lima saksi di TPS, 3 diantaranya saksi cadangan,” jelasnya.

Baca juga: Jajaran Polres Badung Tatap Muka dengan Kapolda Bali Lewat Video Conference

Baca juga: Gabung di Timnas, Badan Komang Tri dan Irfan Jauhari Bertambah Kekar

Baca juga: 4 Shio yang Beruntung Kamis 19 November 2020, Siapa Saja Mereka?

Mengenai jumlah sendiri, pihaknya akan mengerahkan sejumlah 28 ribu orang lebih di enam Pilkada nanti.

 Ini menurutnya dilakukan setelah melakukan Training of Trainers (ToT) di berbagai DPC se-Bali dan jumlah TPS yang telah ditetapkan KPU.

Dewa Jack merinci bahwa jumlah TPS di enam wilayah yang akan menggelar Pilkada itu berjumlah 5.649, jumlah saksi dan guraklih yang dikerahkan persisnya sebanyak 28.245 orang.

“Satu TPS tinggal dikalikan lima,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry.

 Saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2020), ia mengaku pihaknya juga meminta agar KPU untuk bergerak cepat mengganti para KPPS yang reaktif tersebut.

“Kalau betul-betul positif ya diganti,” katanya.

Hanya saja, menurut Golkar, penggantian tersebut mesti melalui hasil penelitian yang ketat, seperti rapid test kembali atau swab test sebelum diganti.

Apalagi, menurut Wakil Ketua DPRD Bali waktu coblosan masih sekitar tiga minggu lagi.

“Nanti hasil rapid kan bisa diulang lagi, waktunya masih panjang,” tegasnya.

Pun juga saat disinggung mengenai kesiapan penerapan protokol kesehatan dari saksi Golkar di Pilkada nanti, Sugawa Korry menyebut pihaknya sudah siap untuk melakukan rapid test.

Bahkan, para saksi nantinya juga akan dibekali alat perlindungan diri (APD) seperti masker atau sarung tangan.

Untuk saksi yang akan diterjunkan di Pilkada sendiri, ia merinci bahwa jumlah TPS di enam wilayah yang akan menggelar Pilkada itu berjumlah 5.649 TPS di 493, jumlah saksi di berbagai tingkatan yang disiapkan sendiri yang dikerahkan persisnya sebanyak 10 ribuan orang

“Kita sangat siap, kalau memang prokes ya kita lakukan, kan ada mekanisme dan aturannya,” tukasnya. (*)