Sarasehan Pusterad dengan Media Massa, Bahas Berita Hoaks Ancaman Bagi Negara

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat (Pusterad) meningkatkan sinergitas dengan media massa melalui kegiatan komunikasi sosial atau sarasehan guna menyikapi tantangan perkembangan arus teknologi dan informasi yang begitu masif.

"Kegiatan ini merupakan metode binter TNI AD, beberapa waktu yang lalu dengan para akademisi, kemudian dengan media massa," kata Danpusterad Letjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi kepada awak media peserta sarasehan di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

Danpusterad menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat sinergitas TNI AD dengan media massa dalam kontribusinya terhadap pembangunan negeri terlebih di era 4.0 kecepatan informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dan menjadi sarana interaksi bagi masyarakat.

"Peran media sangat bagus sekali memberikan infomasi tentang pelaksanaan program-program TNI, untuk di daerah, 15 Kodam bersinergi dengan media memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: DLH Gianyar Rapatkan Barisan untuk Maksimalkan Kinerja Tim Kebersihan Pemkab

Baca juga: Andi Gilang dan Ekky Pratama Bisa Wakili Indonesia di Kelas Moto2 dan Moto3 MotoGP 2021

Baca juga: Kroasia Vs Portugal, Cristiano Ronaldo Tumpul, Drama di Injury Time dan Portugal Menang 3-2

Lanjut Danpusterad, menyinggung soal saat ini didapati pemberitaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya hingga masyarakat salah kaprah dalam menyikapi berita dan menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

"Pemberitaan yang tepat dan akurat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, guna edukasi yang proaktif kepada masyarakat dan membangun karakter bangsa melalui media massa," sebutnya.

Ia menyebut ancaman potensial terhadap bangsa Indonesia terhadap penyebaran berita bohong saat ini adalah bencana non alam, meliputi paham radikal hingga Pilkada Serentak 2020.

"Seluruh komponen bangsa wajib mengantisipasi berbagai ancaman, TNI AD didukung media massa memiliki peran vital dalam melaksanakan pembinaan ketahanan masyarakat," tuturnya.

Melalui kegiatan sarasehan dengan media massa, Pusterad berharap memperoleh masukan dan saran dalam menyusun strategi dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

"Media merupakan motor penggerak yang sangat dahsyat bagi negara maka dari itu sinergitas ini sangat penting dalam membangun negeri, menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI, Prof. Dr. Widodo Muktiyo menyebut hoaks atau berita bohong memang sengaja diciptakan.

Hoaks yang beredar memiliki ciri-ciri diawali dengan kata sugestif dan heboh, kerap mencatut nama tokoh dan lembaga terkenal, tidak masuk akal kerap disertai hasil riset palsu, tidak muncul di media arus utama, lebih banyak di aplikasi pesan instan, serta biasanya ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru.

"Hoaks itu dengan sengaja diciptakan sebagai alat propaganda berdasarkan hasil survey Mastel dengan persentase mencapai 90,30 persen, berita yang menghasut 61,60 persen, dan berita tidak akurat 59 persen, inilah yang menjadi tantangan media massa dalam peran menyampaikan komunikasi melalui konvergensi atau konglomerasi media untuk menyampaikan arus informasi berbasis isu," ujarnya.

Sementara itu bentuk hoaks yang sering diterima berupa tulisan 62,10 persen, gambar 37,50 persen dan video 0,40 persen.

Baca juga: 6 Arti Mimpi Makan Daging, Pertanda Rezeki, Kebahagiaan, Hingga Sakit Parah, Pernah Mengalaminya?

Baca juga: Arti Mimpi Bertemu dan Dikejar Harimau, Pertanda Dihormati Namun Dekat dengan Penyakit dan Utang

Baca juga: 4 Fakta Kakak Beradik Penipu 92 Online Shop di Bandung hingga Surabaya, Modus Bukti Transfer Fiktif

Kemkominfo berupaya melakukan penanganan konten internet negatif dari hulu dan hilir melalui implementasi UU No.19/2016 tentang ITE.

"Hulu meliputi literasi konten dan pemanfaatan digital, serta hilir melalui pemutusan akses, blokir dan penegakan hukum," sebutnya.

Saat ini, pemerintah juga tengah berupaya melakukan peningkatan infrastruktur digital berupa jangkauan jaringan 4G di desa-desa untuk percepatan digital.

Prof. Widodo menuturkan di era post truth, di mana kebenaran, fakta, dan bukti tidak terlalu penting lagi sepanjang narasi, cerita, pemikiran diterima berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran dan keyakinan.

Dengan bentuk ancaman berupa provokasi yang menyulut kebencian, agitasi yang merupaka hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan oleh para tokoh atau aktivis serta propaganda sebagai sebuah upaya yang disengaja secara sistematis untuk membentuk persepsi, manipulasi dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respons sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda.

"Kemudian tumbuhlah subur cara-cara manipulatif dan menyihir orang-orang untuk mempercayainya berdasarkan prinsip-prinsip di luar penalaran dan akal sehat, sebab masyarakat adalah konsumen, produsen, sekaligus distributor informasi melalui maraknya media sosial," jabarnya.

WHO memunculkan infodemi yang menggambarkan persebaran hoaks berkaitan dengan pandemi covid-19.

"Misinformasi adalah penyebaran informasi yang tidak tepat akibat adanya ketidaktahuan akan informasi yang tepat, disinformasi adalah penyebaran informasi yang tidak tepat dan bersifat destruktif secara sengaja, dan malinformasi merupaka penyebaran informasi untuk merugikan pihak pihak tertentu," paparnya

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh membahas tentang pentingnya kredibilitas informasi untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

"Keutuhan substansi, bahasa dan etika menjadi prinsip dasar komunikasi untuk membangun masyarakat yang cerdas. Media yang mencerdaskan harus berbasis pada data, and information credibility, bila tidak akan terjadi proses pembodohan," sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Dosen Unpad, Abie Besman S.sos, M.si dalam tema materi peran media massa dalam mewujudkan stabilitas pembangunan nasional ia menyoroti tentang akurasi pemberitaan media lebih penting dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dibandingkan kecepatan.

"Media dalam memberitakan harus memiliki basis data, media memiliki tugas tanggung jawab sosial, isu media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayak, media bisa menyatukan dan menghancurkan, sehingga harus sejalan dengan sistem masyarakat, konsumen dan pemerintah, demo ada karena masyarakat tidak mendapatkan saluran komunikasi informasi yang tepat di sinilah peran media dibutuhkan, media harus berimbang," ucap Executive Produser Kompas TV itu.

"Dengan kita memiliki kemampuan literasi informasi yang baik dapat mendukung ketahanan nasional secara efektif. Hal ini karena tidak mudah terhasut oleh propaganda ajakan dan berita - berita yang dapat memecah belah persatuan," pungkas Pakar Jurnalistik berkepala pelontos itu. (*)