Soroti Perkataan Rizieq Shihab yang Dinilai Keterlaluan, Begini Komentar Letjen (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo angkat bicara mengenai polemik penurunan baliho bergambar Rizieq Shihab
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo angkat bicara mengenai polemik penurunan baliho bergambar Rizieq Shihab oleh anggota TNI.
Menurut Agus Widjojo, ia setuju dengan tindakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho Rizieq Shihab.
Agus menyebut, harus ada yang berani melawan Rizieq Shihab, karena menurutnya apa yang dikatakan Rizieq Shihab terhadap negara, pemerintah, dan khususnya TNI, sudah keterlaluan.
"Secara politis saya setuju, harus ada yang berani melawan Habib Rizieq."
"Karena apa yang dia katakan itu sudah keterlaluan, terutama kepada TNI."
"Jadi secara politik, harus ada yang bisa melawan dia, dan itu ditunjukkan oleh Pangdam Jaya beserta anak buahnya," kata Agus ketika dihubungi Tribunnews, Jumat (20/11/2020).
Baca juga: Pengamat Militer Ini Sebut TNI Punya Dasar Hukum Terkait Pencopotan Baliho Rizieq Shihab
Baca juga: Tanggapan FPI Hingga Pengamat Soal Pencopotan Baliho Rizieq Shihab Atas Perintah Pangdam Jaya
Baca juga: Terungkap Masa Berlaku SKT FPI Habis Sejak 20 Juni 2019, Kemendagri Sebut Statusnya Tidak Diakui
Namun demikian, kata Agus, secara kewenangan TNI tidak berwenang menurunkan baliho atas dasar menyalahi aturan ketertiban umum dan hukum.
Agus mengatakan, tindakan tersebut seharusnya dilakukan oleh Satpol PP atau Kepolisian, karena kedua institusi tersebut bertugas menegakkan hukum.
Ia menilai tugas Kepolisian adalah melakukan tugas politik dari otoritas politik di daerah.
"Harusnya polisi itu melaksanakan keputusan politik dari otoritas politik di daerah, karena polisi itu adalah penegak hukum dan kamtibmas di daerah," tutur Agus.
Namun demikian, kata Agus, salah kewenangan tersebut berasal dari belum tertatanya institusi-institusi aparatur negara.
"Negara ini akan begini terus, kacau terus, salah kewenangan terus."
"Secara kewenangan memang tentara tidak punya kewenangan untuk menurunkan baliho. Tugas tentara itu perang," tegas Agus.
Terkait ancaman persatuan dan kesatuan yang kerap disuarakan Panglima TNI maupun Pangdam Jaya, Agus menilai jika ancaman itu berasal dari dalam negeri, maka merupakan kewenangan kepolisian, dengan mendasarkannya pada undang-undang apa yang dilanggar.
Setiap ancaman yang berasal dari dalam negeri, kata Agus, pada hakikatnya merupakan tindakan pelanggaran hukum atau tindakan pidana, yang harus direspons aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian.
