BI 7- Day Reverse Repo Rate Turun 25 BPS
Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps pada November 2020 menjadi 3,75 persen.
Penulis: Karsiani Putri | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps pada November 2020 menjadi 3,75 persen.
Suku bunga Depocit Facility dan suku bunga lending Facility juga diturunkan, masing-masing ke angka 3,00 persen dan 4,50 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda, pada acara Obrolan Santai BI Bareng Media, Selasa (24/11/2020) di Sanur, Denpasar, Bali.
"Sejak awal tahun, BI telah lima kali menurunkan suku bunga, yaitu pada Februari, Maret, Juni, Juli, dan November 2020, dengan total penurunan suku bunga sebesar 125 bps", ujar Rizki Ernadi Wimanda.
Baca juga: Polisi Panggil Ahli Forensik Ungkap Kasus Video Syur Mirip Gisel, Ada Indikasi Mirip Gisel?
Baca juga: Selly Mantra Kunjungi Pameran “Gema Tridatu”, Harap Dapat Tingkatkan Produktivitas UKM Kota Denpasar
Baca juga: Syarifah Najwa Shihab dan Suami Bakal Rugi Jika Tak Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro
Menurutnya, keputusan ini mempertimbangkan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
"Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Beberapa dukungan Bank Indonesia dalam mempercepat realisasi APBN, pertama melalui pembelian SBN di pasar perdana. Sampai dengan 17 November 2020, Bank Indonesia telah membeli sebesar Rp. 72,49 triliun termasuk dengan skema lelang utama, Greenshoe Option (GSO) dan Private Placement," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, BI juga telah merealisasikan pendanaan dan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan Public Goods dalam APBN melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sejumlah Rp. 270,03 triliun serta pembagian beban untuk pendanaan Non Public Goods – UMKM sebesar Rp. 114,81 triliun.
Rizki Ernadi Wimanda juga menyampaikan beberapa langkah kebijakan Bank Indonesia, yaitu pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.
Kedua, memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif.
Ketiga, mempercepat pengembangan pasar valas domestik melalui penguatan pasar Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai implementasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025.
Keempat, melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dari sisi rasio Countercyclical Buffer (CCB).
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), rasio Penyangga LIkuiditas Makroprudensial (PLM) dan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV).
Kelima, memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya kepada UMKM.
Keenam, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi melalui berbagai inisiatif transformasi digital.
