Dewan Soroti Lemahnya Kemandirian Anggaran Pemkab Bangli

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Kemandirian anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli menjadi sorotan dari kalangan dewan.

Pasalnya kondisi tersebut berimbas pada kegiatan pembangunan daerah yang hanya mengandalkan anggaran dari Pemerintah Pusat ataupun Provinsi.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Bangli, Selasa (24/11/2020).

Melalui pembicaranya Ni Nengah Dwi Madya Yani, Fraksi PDIP mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK kemandirian anggaran Kabupaten Bangli sangat lemah, pembangunan di Bangli masih bergantung pada pemerintah provinsi dan pusat.

Baca juga: Terduga Pelaku Pencurian 18 Pohon Kayu Jati Milik Purnawirawan Polri di Buleleng Ditangkap Polisi

Baca juga: Bali United Kembali di Kancah AFC 2021, Ini Harapan M Rahmat

Baca juga: BPBD Karangasem Usulkan Bansos Pasca Bencana ke Pemprov Bali, Terbanyak Akibat Gempa Bumi

Oleh sebab itu untuk membangun pondasi-pondasi dan struktur Pembangunan di Kabupaten Bangli, diperlukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah atasan.

“Bagaimana langkah-langkah strategis pemerintah daerah menyelesaikan persoalan dimaksud,” ujar Madya Yani.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Fraksi partai berlogo banteng moncong putih itu juga menyoroti lemahnya indeks pembangunan manusia (IPM), dimana berdasarkan data statistik menunjukkan angka 6,9 atau peringkat dua dari bawah se-Bali.

“Karenanya Fraksi PDIP mengharapkan persoalan tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah kabupaten,” ucapnya.

Selain itu, pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir, diharapkan menjadi perhatian khusus.

Untuk itu penganggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam rangka penanggulangan dan penanganan Covid-19 wajib diprioritaskan.

Sehingga kesehatan, dampak ekonomi dan dampak sosial dapat dilaksanakan secara optimal.

Dampak pandemi Covid-19 juga menjadi sorotan dari Fraksi Demokrat.

Melalui pembicaranya I Made Krisnawa, Fraksi Demokrat meminta strategi Pemkab Bangli dalam mencapai target PAD.

Sebab pandemi Covid-19 dinilai berimbas pada asumsi pendapatan dan belanja daerah pada RAPBD 2021.

Partai Demokrat juga menilai kebijakan PDAM Bangli dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan PDAM dengan memberlakukan denda lambat bayar dan pemutusan sambungan air minum dinilai sangat meresahkan masyarakat.