Terorisme Masih Jadi Ancaman, TNI dan Stakeholder di Bali Semakin Tingkatkan Deteksi Dini

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Paham radikalisme merupakan embrio atau benih-benih munculnya terorisme yang ancamannya sangat rentan bagi bangsa Indonesia.

Untuk itu, TNI AD bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bali selalu senantiasa siap dalam melakukan deteksi dini upaya penanggulangan terorisme.

Aksi terorisme telah beberapa kali terjadi di wilayah Indonesia yang membawa bencana bagi kemanusiaan dan kerugian lainnya.

Bali pun pernah mengalami guncangan dahsyat akibat aksi terorisme pada tahun 2002 dan 2005.

Baca juga: Jelaskan Apa Tujuan Mengidentifikasi Teks Nonfiksi! Jawaban TVRI Kelas 4-6 SD: Teks Non Fiksi

Baca juga: Agar Tak Diganggu Sang Kala Tiga Bucari, Persembahkan Segehan Lima Warna Saat Kajeng Kliwon

Baca juga: Konjen Zhu Sebut Warga Tiongkok Tak Sabar Berlibur ke Bali Saat Hari Raya Imlek, Ini Jawaban Cok Ace

Dalam sebuah audiensi dengan FKPT Bali di Makorem setempat pada Senin (23/11/2020), Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf, S.H., menyampaikan, pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman terorisme.

"Pendekatan budaya perlu dilakukan dengan tetap pada koridor negara yang berdasarkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Danrem melalui keterangan tertulis kepada Tribun Bali.

Menurutnya, bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa yang telah dipilih dan diformulasikan oleh pendiri bangsa ini.

"Maka Pancasila telah menjadi hal final yang harus dipahami dengan baik dan benar dalam merekatkan bangsa ini," jelasnya.

Danrem menjelaskan tentang lone wolf, di mana seseorang mudah terpapar radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme diakibatkan seringnya melihat atau menonton ajakan atau provokasi lewat media sosial atau internet.

Tindakan lone wolf ini dilakukan sendiri dan mandiri mulai dari mempelajari, menentukan target dan mengesekusinya secara sendiri tidak terkait jaringan atau kelompok. 

"Jika tidak memiliki pemahaman dan analisa yang baik maka banyak yang akhirnya melakukan perbuatan radikal dan teror akibat pemahaman yang salah dan sempit," paparnya.

Danrem berharap kepada FKPT Provinsi untuk dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan unsur-unsur TNI AD di wilayah seperti Kodim, Koramil dan Babinsa yang menjadi ujung tombak dalam rangka pembinaan teritorial.

Dengan simakrama bersama FKPT Provinsi Bali dipimpin oleh Ketuanya I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, S.H., M.H., sangat bermanfaat untuk merumuskan bentuk kerjasama utamanya dalam rangka pencegahan berbagai kemungkinan terhadap tindakan terorisme.

"Ada berbagai hal yang bisa kita kerjakan terkait dengan aspek geografi, demografi dan juga kondisi sosial yang meliputi Ipoleksosbud Hankam yang ada di wilayah Bali," ungkapnya.

Patut disyukuri bahwa secara umum wilayah Bali sampai saat ini tetap aman dan terjaga kondusif yang tidak terlepas peran dari semua pihak dan yang lebih mendukungnya, Bali memiliki kearifan lokal adat budaya yang sangat kuat.

"Berbagai persoalan yang ada memungkinkan untuk diselesaikan secara pendekatan sosial budaya, termasuk dalam mencegah terjadinya terorisme bisa diantisipasi dengan pendekatan sosial budaya," bebernya.

Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Bali I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, S.H., M.H., menyampaikan, bahwa banyak masyarakat belum paham atau mengetahui tentang keberadaan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT ini. 

"Banyak berpikir bahwa FKPT ini seperti institusi untuk menangkapi terorisme seperti Densus 88", ungkap Pejabat asal Desa Keramas, Gianyar ini. 

Pada kesempatan audiensi dengan Danrem 163/Wira Satya pihaknya ingin saling bertukar informasi di antara dua institusi.

Ia menjelaskan, FKPT merupakan badan Ad Hoc turunan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di Pusat yang bertugas dalam rangka pencegahan tindak terorisme.

"FKPT lebih mengedepankan langkah-langkah sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak berpikir radikal yang nantinya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkas dia. (*).