Disdikpora Bangli Usulkan 2.108 Tenaga Kontrak dan Pengabdi Jadi PPPK

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Ratusan tenaga tidak tetap di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bangli akan diusulkan menjadi tenaga Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Pihak pemerintah bahkan siap menganggarkan pelatihan agar seluruh nama yang diusulkan lolos pada tes tersebut.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Pemda Bangli dengan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT), Selasa (1/12/2020).

Kadisdikpora Bangli, I Nengah Sukarta mengatakan, pertemuan tersebut merupakan acara rutin tahunan.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Masih dalam Tahap Pendistribusian, Pemberian Vaksin untuk Umur 18 hingga 59 Tahun

Baca juga: Bulan November 2020 Bali Mengalami Inflasi

Baca juga: 7 Lokasi Camping di Bali: Dari Danau Tamblingan hingga Bukit Pinggan Kintamani

Dimana tujuannya untuk penandatanganan perpanjangan kontrak kerja GTT dan PTT, khususnya yang berada di lingkungan Disdikpora.

“Totalnya sebanyak 1.208 orang. Diantaranya 551 merupakan PTT dan 657 orang merupakan GTT,” sebutnya.

Dijelaskan pula, pertemuan tersebut juga untuk melakukan pendataan kebutuhan jumlah guru di Bangli, Bali, mengingat banyaknya guru yang pensiun.

Selain itu untuk pengimbangan pengeluaran anggaran, karena ada di satu sekolah memiliki tiga orang guru PNS dan tiga orang GTT, sedangkan lainnya pengabdi.

Sehingga belanja pegawainya banyak.

“Inilah perlu saya atur kembali untuk pemerataan jam mengajar. Sehingga nantinya ada yang dipindahkan berdasarkan hasil koordinasi,” ucapnya.

Sukarta mengatakan, pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai usulan PPPK.

Dimana untuk tahun 2021, lebih diutamakan PTT dan GTT, dengan syarat memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Pihaknya juga menyebut berdasarkan pertemuan virtual, daerah diberikan kewenangan untuk mengajukan usulan.

Dalam hal ini, pihaknya menyebut akan mengusulkan 1.208 orang GTT dan PTT, termasuk dengan tenaga pengabdi yang berjumlah sebanyak 900 orang.

“Jadi totalnya 2.108 orang,” ujarnya.

Mantan Kadisos Bangli itu menegaskan ada tiga tes yang wajib dilakukan untuk memenuhi syarat sebagai PPPK.

Diantaranya tes kompetensi dasar dengan passing grade minimal 65.

Selanjutnya tes kompetensi teknis dengan passing grade minimal 42, dan tes wawancara daring dengan passing grade minimal 15.

Berkaitan dengan tiga tes tersebut, Sukarta mengatakan, Bupati Bangli telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan bimbingan belajar (bimbel) untuk para guru, sehingga bisa mengikuti seluruh tes yang dilakukan.

“Nanti kita akan carikan tenaga ahli untuk bisa melatih. Sehingga para pendidik dan tenaga kependidikan bisa memenuhi syarat yang diperlukan tersebut,” ucapnya.

Sukarta mengatakan, tes akan dilakukan pada Mei 2021, sedangkan persiapan bimbel akan segera dilakukan pada Desember 2020 ini.

Terlebih diakui Sukarta jika Ketua DPRD Bangli telah menyanggupi untuk memfasilitasi anggaran bimbel.

Kadis asal Banjar Pande, Kelurahan Cempaga, Bangli itu menambahkan mengingat pertemuan ini dilakukan jelang pelaksanaan Pilkada 2020, maka pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Bangli dan Ketua DPRD Bangli itu juga dihadiri oleh Bawaslu Bangli.

Tujuannya untuk mengantisipasi adanya kecurigaan mengarahkan pada salah satu pasangan calon.

“Kita tidak ada maksud demikian. Karena target kita, akhir tahun ini penandatanganan perpanjangan kontrak harus tuntas. Sehingga honornya bisa dibayarkan mulai Januari 2021. Sekaligus juga untuk verifikasi jumlah GTT dan PTT dengan pernyataan kepala sekolah,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika saat dihubungi terpisah mengatakan ada ruang dari pemerintah pusat untuk pengangkatan PPPK.

Karenanya pihak dia bersama Pemkab Bangli bersama-sama memperjuangkan agar GTT diangkat menjadi PPPK.

“Nanti di tahun 2021 kita anggarkan terlebih dahulu untuk persiapan. Salah satunya pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia. Secara administrasi kita minta agar dinas pendidikan agar betul-betul memfasilitasi, sehingga seluruh usulan PPPK memenuhi persyaratannya. Terlebih kita di Bangli memang membutuhkan guru,” tandasnya. (*).