Kepala Satpol PP dan Damkar Bangli Harapkan Tambahan Armada Damkar

Armada mobil pemadam kebakaran hingga kini menjadi salah satu barang yang dibutuhkan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Bangli

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Armada Damkar Bangli, Jumat (4/12/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Armada mobil pemadam kebakaran hingga kini menjadi salah satu barang yang dibutuhkan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Bangli.

Terlebih dengan 72 desa di wilayahnya, Kabupaten Bangli, Bali, hanya memiliki dua unit armada damkar saja.

Kepala Satpol PP dan Damkar Bangli, Dewa Agung Suryadarma mengungkapkan, dua unit armada damkar tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

Keduanya pun diakui kondisinya telah uzur dan banyak kerusakan.

Baca juga: Jelang Pilkada di Tengah Pandemi, Dandim 1611/Badung Ingatkan Lima Kemampuan Teritorial

Baca juga: Dua Kabupaten di Bali Ini Catatkan Kasus DBD Tertinggi Secara Nasional

Baca juga: Kronologi Pria yang Nekat Gigit Telinga Kondektur Bus Hingga Putus, Korban Sempat Berontak

“Karenanya kita saat rapat gabungan komisi dengan OPD pada Kamis (3/12/2020) lalu sudah menyampaikan tambahan armada untuk bisa pelayanan sesuai dengan SOP respon time. Karena respon time itu kan harus 15 menit sebenarnya. Jadi kalau ada kejadian di Kintamani, kita perjalanan saja sudah jauh dari harapan kecepatan pelayanan. Karena membutuhkan waktu selama 1 jam,” ucapnya, Jumat (4/12/2020).

Oleh sebab itu, Suryadarma mengharapkan kedepannya masing-masing kecamatan tersedia minimal satu unit armada damkar.

Terlebih selama ini armada damkar yang dimiliki Pemkab Bangli tidak saja dibutuhkan untuk penanganan kebakaran, namun juga untuk membantu penanganan bencana lainnya.

Suryadarma mengatakan, untuk pengadaan armada damkar melalui APBD dirasa belum memungkinkan.

Sebab untuk tahun 2021, pihaknya hanya diberikan plafon anggaran sebesar Rp. 780 juta.

Pun diakui, plafon anggaran ini terus mengalami penurunan sejak tahun 2017.

“Sebelum damkar bergabung dengan Satpol PP, anggaran kami pada tahun 2017 mencapai Rp. 2,4 miliar. Selanjutnya setelah bergabung, anggaran kami turun menjadi Rp. 1,2 miliar, kemudian turun menjadi Rp. 900 juta. Pada tahun 2020, anggaran kami juga turun menjadi Rp. 800 juta, dan sekarang untuk tahun 2021 menjadi Rp. 780 juta,”paparnya.

Sementara harga untuk satu unit damkar, lanjut Suryadarma, dengan kapasitas 3.000 liter harganya mencapai Rp. 1,2 miliar.

Diakui untuk pengadaan damkar melalui Dana Alokasi Khusus ke pusat sudah tidak ada sejak tahun 2017.

Sedangkan usulan ke pemerintah provinsi, juga dinilainya minim peluang.

“Harapan kita siapapun nanti yang terpilih sebagai kepala daerah, hal-hal yang bersifat kepentingan public ini lebih menjadi perhatian. Walaupun dilakukan secara bertahap,” harapnya. (*).

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved