Bawaslu Tabanan Bentuk Tim Patroli Setiap Wilayah,Awasi Politik Uang & Kampanye Gelap di Masa Tenang

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan bersama instansi terkait seperti KPU, Satpol PP, Kesbangpol, serta seluruh pengawas kecamatan Tabanan menggelar apel siaga pengawasan selama masa tenang di areal depan GOR Debes Tabanan, Minggu (6/12/2020).

Kegiatan tersebut lebih menekankan terhadap pengawasan selama masa tenang ini.

Bahkan, Bawaslu juga telah membentuk tim di masing-masing kecamatan untuk melakukan pengawasan di tengah masa tenang yang berlangsung 6-8 Desember ini.

Sasaran utamanya adalah praktik money politics (politik uang).

Baca juga: Menterinya Terjerat Kasus Korupsi, Jokowi: Saya Sudah Ingatkan Sejak Awal, Jangan Korupsi!

Baca juga: Promo Alfamart 6 Desember 2020, Diskon Susu, Minyak Goreng, Beras & Cemilan, Pakai Gopay Lebih Murah

Baca juga: Presiden FIFA Jelaskan VAR Bisa Tidak Dipakai Lagi Lantaran Sering Buat Kontroversi

Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada menyatakan, pihaknya bersama instansi terkait telag menggelar apel siaga dalam rangka persiapan dan pemantapan pengawasan masa tenang terutama untuk menolak money politics di masa tenang ini.

"Jadi apel siaga ini sebagai persiapan dan memantapkan pengawasan di masa tenang. Kita juga akan melakukan pengawasan dengan patroli ke lapangan," kata Rumada didampingi anggota Bawaslu Tabanan Kordiv Bidang Pengawasan dan Pelanggaran Bawaslu Tabanan I Ketut Narta, Minggu (6/12/2020).

Ada beberapa hal yang menjadi atensi dari Bawaslu selama masa tenang yang berlangsung 6-8 Desember dan hingga hari pemilihan 9 Desember mendatang.

Diantaranya adalah money politik, kampanye gelap, hingga pendistribusian logistik di H-1 pemilihan 9 Desember.

Pihaknya juga sudah membentuk tim patroli yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten, Pengawas Kecamatan serta Pengawas Desa yang akan turun ke lapangan setiap saat.

Tim ini juga dibentuk untuk melakukan pengawasan dan patroli pada daerah-daerah atau zona di Tabanan yang masuk rawan kecurangan dan pelanggaran pilkada.