Breaking News:

Fatwa Halal Vaksin Covid-19 Asal China Akan Segera Dikeluarkan

Menurut Muhadjir, dalam ajaran Islam, vaksin masuk dalam kategori sesuatu yang darurat itu harus dihilangkan apapun caranya.

Editor: Eviera Paramita Sandi
AFP/NOEL CELIS
Calon vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech dipamerkan di China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) di Beijing, Minggu (6/9/2020) 

Meskipun menurut Muhadjir berdasarkan kaidah fiqih, vaksin termasuk kategori darurat. Artinya apabila semua vaksin tidak halal, maka tetap boleh digunakan.

"Seandainya ya mohon maaf ini, tidak ada satupun vaksin di dunia ini yang berstatus halal maka bukan enggak boleh dipakai," katanya.

Bahkan menurut dia apabila vaksin tersebut bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kondisi kedaruratan maka hukumnya wajib digunakan meskipun tidak halal.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, vaksin Sinovac belum keluar hasil uji klinis tahap III.

Selain itu, seluruh vaksin Covid-19 yang nantinya beredar di Indonesia wajib mengantongi izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorisation (EUA) sudah terpenuhi.

Mufida menyebutkan, semangat dan optimisme dalam perang melawan pandemi memang perlu digaungkan. Catatannya, ujar dia, informasi yang disampaikan harus lengkap,jelas dan valid sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

“Kami saja di Komisi IX resah karena belum tahu pasti hasil uji klinis, izin edar BPOM dan setifikasi halalnya bagaimana?” kata Mufida. Mufida menyayangkan cara komunikasi pemerintah sejak awal pandemi yang sering sepotong-sepotong dan kurang komprehensif.

Dia menyebut pemerintah seharusnya belajar dari masukan dan catatan dari banyak pihak.

"Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III dan sudah sampai dimana izin edar dari BPOM dan sertifikasi Halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini," ucapnya.

Selain cara komunikasi yang tidak utuh, Mufida juga menyoroti terbukanya opsi vaksinasi dilakukan oleh BUMN sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menkes tentang penetapan jenis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi corona virus. Mufida menyebut ada klausul vaksinasi mandiri bisa dilakukan oleh BUMN.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved