Biaya Operasional Tinggi, PD Pasar Buleleng Rancang Kenaikan Cukai Harian

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Biaya operasional Pasar Banyuasri, Buleleng, Bali, setelah direvitalisasi diperkirakan cukup tinggi.

PD Pasar Buleleng pun berencana untuk menaikan cukai harian pedagang.

Rencana ini masih akan dikonsultasikan oleh pihaknya dengan Pemkab Buleleng. 

Direktur Utama PD Pasar Buleleng, Made Agus Yudi Arsana mengatakan, berdasarkan hasil hitung-hitungan, biaya operasional Pasar Banyuasri pasca direvitalisasi khusus untuk biaya istrik saja mencapai Rp. 750 juta per bulan.

Baca juga: Gandeng Blue Bird, Pertamina Dorong Konsumsi BBM Berkualitas Serta Cashless Payment 

Baca juga: Kasus Covid-19 Tak Kunjung Ada Tanda-tanda Melandai, La Nyalla Sebut Semua Kelelahan

Baca juga: Mina Padi Cocok di Jatiluwih, Bibit Ikan Dibantu Kementerian Pertanian  

Hal ini pun dirasa tidak mencukupi apabila pihaknya masih menerapkan nominal cukai harian yang ditetapkan sejak delapan tahun lalu, sebesar Rp. 3.000 per lapak, dan biaya sewa tanah Rp. 3.300 per bulan per meter persegi.

Imbuh Yudi, nominal cukai harian sejatinya juga dapat direvisi setiap tiga tahun sekali, mengikuti inflasi daerah.

Untuk itu, pihaknya akan mencoba mengkonsultasikan rencana kenaikan nominal cukai ini kepada Pemkab Buleleng, sehingga bisa diterapkan saat Pasar Banyuasri mulai beroperasi, serta untuk pasar-pasar lain yang dikekola oleh PD Pasar Buleleng.

Rencananya, cukai harian akan dinaikan menjadi Rp. 5 ribu per pedagang.

Sedangkan sewa tanah menjadi Rp. 4 ribu per meter persegi per bulan.

Sedangkan untuk pedagang musiman bisa mencapai Rp. 7 ribu per pedagang per bulan. 

“Tahun depan kami memang ada rencana menaikkan tarif cukai harian karena sudah delapan tahun tidak di breakdown. Kami ambil rata-rata inflasi yang terjadi selama 7 tahun terakhir, sehingga kenaikan tarif mencapai 70 persen,” jelasnya.

Selama ini Yudi menyebut pihaknya juga menggunakan penyertaan modal sebagai model pengelolaan pasar.

Namun khusus untuk pengelolaan Pasar Banyuasri, pola ini dinilai tidak memungkinkan, karena akan menyebabkan kerugian yang cukup besar.

"Kalau pakai pola penyertaan modal, harus ada penyusutan nilai bangunannya. Sedangkan dengan nilai bangunan, kami berpotensi mengalami kerugian karena harus menanggung penyusutan lima persen atau Rp. 9 miliar per tahun. Untuk itu kami juga akan mengusulkan untuk menggunakan pola Perjanjian Kerja Sama (PKS),"ucapnya. 

Menurut Yudi, dengan menggunakan pola PKS ini pihaknya tidak lagi menanggung biaya penyusutan bangunan.

Disamping itu, Yudi mengaku pihaknya juga telah menyediakan alternatif lain untuk mengefektifkan biaya operasional Pasar Banyuasri.

Khusus untuk listrik, pihaknya akan mengupayakan untuk melakukan penghematan.

"Pedagang kan jualan tidak 24 jam. Listrik yang tidak dibutuhkan akan kami matikan," tutupnya. (*).