Ketimpangan Ekonomi Bali Perlu Diperbaiki, Koster Sebut 2021 Akan Mulai Menata
Koster mengatakan, pihaknya akan lebih fokus menata sektor perekonomian Bali pada 2021 mendatang.
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Eviera Paramita Sandi
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketimpangan dalam struktur perekonomian Bali perlu diperbaiki.
Pasalnya, kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali yang mencapai 52 persen jauh meninggalkan sektor pertanian dan kelautan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster saat memberi sambutan pada acara High Level Meeting (HLM) dengan tema 'Neraca Pangan dan Kerja Sama Antar-Daerah Provinsi Bali', di ruang rapat Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar, Kamis (17/12/2020).
Koster mengatakan, pihaknya akan lebih fokus menata sektor perekonomian Bali pada 2021 mendatang.
“Tahun 2021 saya akan mulai (menata ekonomi Bali). Dua tahun ini masih concern adat, budaya dan lingkungan,” kata Koster
Koster mengatakan, salah satu upayanya yaitu dengan menyeimbangkan struktur perekonomian Bali yang saat ini masih didominasi oleh sektor pariwisata.
Melalui upaya itu nantinya pariwisata, pertanian, kelautan dan industri diharapkan akan menjadi lebih berimbang.
“Lebih berimbang dalam proporsi bukan pada nominal,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Bali itu.
Seiring dengan itu, kata Koster, pariwisata tetap harus maju dan memberikan kontribusi devisa yang besar secara nominal.
Namun secara persentase menjadi lebih berimbang dengan sektor lainnya.
Caranya, dengan meningkatkan sektor pertanian, kelautan dan industri.
Menurutnya, dengan komposisi yang lebih berimbang maka ekonomi Bali menjadi lebih sehat.
“Sehingga nanti kalau pariwisatanya terganggu, tidak lagi kelabakan,” kata Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.
Gubernur yang juga selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali ini menilai, capaian ekonomi Bali selama ini masih terjadi secara alamiah.
Ke depan dirinya mengaku bakal menyiapkan sejumlah desain pembangunan ekonomi yang akan membangkitkan sekaligus memberikan pemerataan ekonomi Bali.
Meski belum secara langsung menyasar ekonomi, dirinya mengaku telah membuat sejumlah kebijakan yang sudah berdampak terhadap ekonomi Bali.
Misalnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; serta Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
Selain itu juga terdapat Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali hingga kebijakan di bidang lingkungan yang menghasilkan inovasi pipet dan tas alami di masyarakat.
“Yang saya bikin sejak awal adalah ekosistem ekonomi. (Tahun) 2021 kita akan mulai (menata sektor) ekonomi. Menata fundamental dan struktur perekonomian Bali, pariwisata, pertanian dengan kelautan beserta industrinya,” jelas Koster.
Menurutnya, pemerintah harus mengetahui jumlah konsumsi, produksi, asal komoditas, transportasi dan harga kebutuhan pokok di Bali.
Oleh sebab itu, Koster berharap semua kepala daerah di Bali memahami ekosistem perekonomian sehingga upaya menciptakan kedaulatan pangan bisa dilaksanakan mulai dari level mikro hingga level makro.
“Dalam kebijakan saya di bidang pangan adalah Bali menuju kedaulatan pangan dan harus ada neraca pangan Bali,” kata lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu. (*)
