Populer di Tribun Bali
POPULER TERKINI: Yusril Tolak Bantu Kasus Hukum Rizieq Shihab | Akses Pantai Kuta Dibatasi
Inilah 3 berita populer terkini Tribun Bali yang mungkin Anda lewatkan. Yusril Tolak Bantu Kasus Hukum Rizieq Shihab hingga akses Pantai Kuta dibatasi
TRIBUN-BALI.COM - Berikut berita populer terkini di Tribun Bali, Selasa (22/12/2020).
Inilah 3 berita populer terkini Tribun Bali yang mungkin Anda lewatkan.
Mulai dari Yusril Ihza Mahendra yang menolak bantu kasus hukum Rizieq Shihab; Ali Ngabalin yang menyebut kinerja para menteri Jokowi terganggu karena masifnya isu reshuffle kabinet; hingga akses Pantai Kuta dibatasi saat liburan akhir tahun.
1. Yusril Tolak Bantu Kasus Hukum Rizieq Shihab

Yusril Ihza Mahendra menolak membantu Muhammad Rizieq Shihab terkait kasus hukum yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebut sudah banyak yang memintanya untuk menjadi kuasa hukum Rizieq, namun ia menolaknya.
Menurut Yusril, ia tidak bisa menjadi kuasa hukum seseorang jika bukan permintaan dari orang itu sendiri.
Selain itu, ia juga menolak membantu Rizieq karena para pendukung Rizieq sudah lebih dulu membencinya.
Hal itu terkait sikap dan pilihan politiknya saat Pilpres 2019 lalu.
Dalam acara internal Mukernas V PBB pertengahan Desember lalu, Yusril menyampaikan alasan mengapa ia enggan membela Rizieq, para tokoh FPI, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Salah satunya karena pengalaman tidak enak saat Pilpres 2019. Saat itu banyak yang menyalahkan Yusril karena memilih mendukung Jokowi.
Sikap itu bertentangan dengan sebagian besar pembela Rizieq yang mendukung Prabowo.
Yusril merasa dirinya dizalimi karena ada yang menganggapnya murtad dan kafir.
Bahkan ada yang menyerukan untuk menenggelamkan PBB dalam kontestasi politik saat itu.
"Menjelang Pemilu saya merasa saya yang mulai dizalimi dan dicaci maki, bahkan ada yang mengatakan saya sudah murtad dan kafir," kata Yusril saat dikonfirmasi Senin (21/12/2020).
Pernyataan-pernyataan itu datang dari kelompok yang sebelumnya dibela Yusril, termasuk pendukung Rizieq.
Mereka melakukan itu karena Yusril memilih mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.
"Mereka teriak-teriak melalui medsos, melalui jaringan streaming TV mereka, melalui spanduk dan lain-lain mengajak menenggelamkan PBB. Semua gara-gara saya tidak mau mendukung Prabowo Subianto. Neno Warisman bahkan mengatakan mungkin orang tidak akan menyembah Allah lagi kalau Prabowo kalah dalam Pilpres," kata Yusril.
"Saya kan Anda bilang sudah murtad dan kafir. Beliau Menhan dan anak buah Presiden Jokowi, tentu beliau bisa membantu," kata Yusril kepada orang yang meminta bantuannya itu.
Yusril mengatakan, dulu sebelum Pilpres ia banyak membantu ormas Islam, tokoh Islam, maupun nasionalis saat berhadapan dengan hukum.
Namun, bantuannya itu justru dilupakan begitu saja setelah masalah selesai.
Puncaknya saat dirinya memilih membela Jokowi di Pilpres 2019.
Baca juga: BERITA BALI TERKINI Seorang Keponakan Tersangka Penganiayaan Dua Pamannya | Jejak Kebo Iwa di Bedha
Menurut Yusril, Prabowo yang mereka dukung mati-matian di Pilpres bisa memberikan bantuan lebih dibanding dirinya. Karena Prabowo saat ini berada dalam pemerintah yang berkuasa, sedangkan Yusril tidak.
"Saya sampai sekarang berada di luar pemerintahan dan tidak menjadi anak buah siapa-siapa. Masa minta bantuan sama orang yang Anda anggap murtad dan kafir seperti saya," kata Yusril.
"Pak Prabowo yang dulu Anda dukung mati-matian dunia akhirat, sekarang kan sudah jadi anak buah Pak Jokowi. Beliau kan tidak pernah Anda anggap murtad dan kafir seperti saya. Beliau mukmin sejati dan pembela ulama, pembela umat Islam yang sesungguhnya seperti yang Anda katakan selama ini," tambah Yusril.
Belajar dari hal itu, Yusril mengingatkan agar umat Islam memahami siapa tokoh yang mereka dukung.
Jangan sampai salah memberikan dukungan sehingga hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.
"Saya hanya ingin mengingatkan umat Islam, alangkah mudahnya mereka tertipu dan dijadikan permainan dan kepentingan politik. Track record seseorang dalam pergerakan Islam di tanah air, serta pembelaannya kepada umat Islam, seperti dianggap tidak pernah ada, bahkan tega-teganya ditenggelamkan, demi membela seseorang yang justru tidak jelas rekam jejaknya dalam pembelaan terhadap umat Islam," kata Yusril.
2. Ali Ngabalin: Kinerja Para Menteri Jokowi Terganggu karena Masifnya Isu Reshuffle Kabinet

Isu resuffle kabinet Indonesia Maju kian masif menjadi pembahasan publik.
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan bahwa isu reshuffle kabinet menggangu kinerja para menteri.
Hal itu dikatakan Ali merespon isu bahwa Presiden akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (23/12/2020) lusa.
"Iya dong (mengganggu), bagaimana dia lagi bekerja kemudian berita masif tentang pergantian menteri, apa orang tidak terganggu," katanya saat dihubungi, Senin (21/12/2020).
Baca juga: Waketum PKB Memprediksi Presiden Jokowi Akan Lakukan Resuffle Kabinet Pada Akhir Desember
Menurut Ngabalin dalam beberapa hari terkahir muncul berbagai nama kementerian yang akan menjadi sasaran reshuffle.
Nama kementerian tersebut ditulis dengan jelas sehingga sangat mengganggu konsentrasi kerja para menterinya.
"Ada kabinet, ada lembaga, ada kementerian ini yang sekarang ditulis jelas-jelas. Bahwa kalau kelautan (KKP) dan sosial (Kemensos) itu sudah pasti, sudah pasti presiden memilih. Tetapi kalau yang lain-lain kan ada isunya, ini segala macam itu kan mengganggu. Suasana batin manusia ini kan mesti kita baca juga, sementara mereka sangat serius bekerja," katanya.
3. Akses Pantai Kuta Dibatasi

Menanggapi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No.2021 Tahun 2020, Desa Adat Kuta telah melakukan rapat koordinasi untuk melaksanakan penerapan SE tersebut di wilayah Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
"Kita sudah melakukan rapat intern di Desa Adat untuk melaksanakan SE tersebut dan mengantisipasi peningkatan kunjungan ke Pantai Kuta. Para pengunjung yang nanti datang ke Pantai Kuta tetap akan kita atur jangan sampai membludak," ujar Bendesa Adat Kuta Wayan Wasista, kepada Tribun-bali.com, Senin (21/12/2020) .
Mengantisipasi kerumunan di Kuta khususnya di Pantai saat menjelang malam pergantian tahun, Wasista telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini TNI/Polri dan Satpol PP.
Untuk itu langkah pembatasan-pembatasan akses masuk ke Pantai Kuta akan dilakukan untuk menghindari wisatawan berkerumun di satu titik.
Mengingat Pantai Kuta memiliki panjang kurang lebih 4 kilometer wisatawan dapat menyebar sepanjang pantai dan tidak berkumpul di satu titik saja.
"Tidak ada wacana kita akan menutup Pantai Kuta saat malam pergantian tahun. Tidak ada kita akan menutup dan kenapa juga kita menutupnya," kata dia.
Baca juga: Perhatian: Dilarang Pesta Saat Malam Tahun Baru, Masuk Bali via Pesawat Wajib Tes Swab!
"Kita ingin wisatawan menikmati malam pergantian tahunnya di Pantai Kuta tetapi dengan syarat protokol kesehatan harus wajib diterapkan oleh mereka, social distancing-nya, selalu pakai masker dan sesering mungkin mencuci tangan," tutur Wasista.
Dengan panjang Pantai Kuta 4 kilometer menurutnya pembatasan pengunjung masih bisa masuk 1.000 sampai 2.000 wisatawan dengan menyebar tidak pada satu titik berkumpul.
"Pantai Kuta ini kan panjangnya 4 kilometer jadi masih bisa untuk mungkin seribu dua ribu bisa masuk. Jaraknya bisa dari ujung selatan sampai utara bisa," imbuhnya.
Acara malam pergantian tahun di Pantai Kuta kali ini tidak diadakan acara khusus sesuai Surat Edaran Gubernur, tapi pasti wisatawan akan datang sekedar duduk-duduk pinggir pantai menikmati malam pergantian tahun.
Wisatawan juga diimbau tidak menyalakan petasan atau kembang api saat malam pergantian tahun mengacu pada Surat Edaran Gubernur, karena petasan atau kembang api biasanya jadi pemicu berkumpulnya orang di satu titik.
"Untuk menyambut pergantian tahun baru itu pasti kegiatan rutin masyarakat dan wisatawan fokusnya di Pantai. Perlu kita antisipasi ini jangan sampai nanti Pantai Kuta ini penuh jadi lautan manusia," tambah Wasista.