4 Alasan Denpasar Tunda Sekolah Tatap Muka Hingga Maret 2021, Banyak Asumsi Mulai Januari  

Dalam simulasi ini pihaknya akan menunjuk beberapa sekolah yang telah memenuhi persyaratan, yakni masuk dalam wilayah zona hijau dan maksimal zona kuning.

Siswa maupun guru yang boleh ikut simulasi juga harus berasal dari zona hijau dan zona kuning.

“Semua itu bisa dilihat dalam aplikasi Jagabaya, dari sana sekolah akan melihat siapa saja siswa yang bisa ikut simulasi,” kata Gunawan.

Sekolah yang ditunjuk sebagai tempat simulasi juga menyiapkan sarana protokol kesehatan yang lengkap.

“Lama anak di sekolah dalam simulasi tidak boleh lebih dari 2 jam pelajaran. Dan peserta didik paling banyak hadir ke sekolah seminggu dua kali,” imbuhnya.

Gunawan juga mengatakan, jikapun pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan, itu hanya untuk mengobati kerinduan anak pada sekolah.

Sementara untuk kurikulum, selesai di rumah dengan melakukan pembelajaran di rumah atau daring maupun luring.

Pihaknya juga akan mendata guru yang memiliki penyakit bawaan agar tidak ikut dalam simulasi maupun pembelajaran tatap muka selama pandemi.

Guru juga akan menjalani tes baik swab maupun rapid yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan mulai Januari 2021.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Denpasar, I Wayan Murdana, mengatakan selama pembelajaran daring yang digelar satu semester ini secara umum telah berjalan baik hingga pembagian raport yang digelar hingga 19 Desember 2020.

“Dari 76 SMP di Denpasar, semester 1 ini sudah berjalan baik dengan sistem daring, tidak ada masalah berarti dan sesuai kurikulum walaupun tidak maksimal,” katanya.

Sementara untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pihaknya juga berharap dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini di lapangan sudah tersebar asumsi dari orangtua maupun beberapa kepala sekolah bahwa Januari 2021 sudah tatap muka.

Padahal pemahaman yang diharapkan bukan seperti itu mengingat diperlukan persiapan yang matang agar jangan sampai ada kluster sekolah.

Dari pemaparan tersebut, semua anggota Komisi IV secara umum menyetujui ada yang dipaparkan oleh Kadisdikpora maupun Ketua MKKS.