Tiap Hari Tanyakan Lowongan Kerja, 1.600 PMI Asal Gianyar Sudah Tak Sabar Berangkat ke Luar Negeri

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Sekitar 1.600 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gianyar, menantikan kabar negara yang membuka lapangan pekerjaan.

Namun negara-negara tujuan mereka bekerja masih memberlakukan buka tutup pintu masuk.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gianyar, Anak Agung Dalem Jagaditha menyatakan ribuan PMI asal Gianyar yang dipulangkan dari negara tempat mereka bekerja tidak sabar menantikan untuk bisa kembali bekerja di luar negeri.

Kata dia, hal ini terlihat dari antusiasme PMI yang menanyakan lowongan kerja di luar negeri tiap hari.

"Tiap hari hampir puluhan orang menanyakan bukaan lowongan kerja di luar negeri," ujarnya, Selasa (29/12/2020).

Jagaditha memaklumi hal tersebut.

Sebab, sudah hampir tujuh bulan ini, mereka menganggur dan tanpa penghasilan.

Baca juga: Varian Baru Virus Corona Belum Ditemukan di Indonesia, WNA Dilarang Masuk 1-14 Januari 2021

Baca juga: Pariwisata Bali Makin Kelabu Gara-gara Varian Baru Corona, Asita: Kami Beri Dukungan untuk Hal Baik

Baca juga: 1,3 Juta Nakes Bakal Terima Vaksin Covid-19 Tahap Pertama, Ini Tahapan Vaksinasi di Indonesia

Kata dia, kemapaun mereka bekerja di luar negeri tidak bisa dimanfaatkan di daerahnya, mengingat kondisi ekonomi di Bali dalam keadaan tak baik.

Selain itu, sejumlah hotel juga mengurangi jam kerja dan merumahkan pekerjanya karena lesunya kunjungan wisatawan.

Lebih lanjut dikatakannya, terdapat 23 negara sudah membuka peluang kerja bagi PMI asal Indonesia.

Hanya saja jumlah lapangan pekerjaan ini lebih sedikit dibandingkan peminatnya.

"Peluang kerja ini rebutan PMI di seluruh Bali, di Gianyar saja ada 1.600 PMI yang menunggu peluang ini," ujarnya.

Adapun 23 negara yang membuka diri itu adalah Aljazair, Arab Saudi, Ghana, Hongaria, Hongkong, Irak, Jepang, Korea Selatan.

Kemudian Maladewa, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar, Rusia, Selandia Baru, Serbia, Singapura, Swedia, Swiss, Taiwan, Turki, Zambia dan Zimbabwe.

"Tapi tiap negara menerapkan aturan tertentu, yang jelas standar prokes ekstra ketat," tambahnya.