Penanganan Covid

Masyarakat Akan Terima SMS Ikut Vaksin Covid-19 Gratis

KEMENTERIAN Kesehatan telah mengirimkan pesan singkat atau Short Message Service (SMS) kepada para penerima vaksin gratis

khybernews.tv
ilustrasi vaksin Covid-19 - Masyarakat Akan Terima SMS Ikut Vaksin Covid-19 Gratis 

TRIBUN-BALI.COM - KEMENTERIAN Kesehatan telah mengirimkan pesan singkat atau Short Message Service (SMS) kepada para penerima vaksin gratis tahap pertama yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, SMS yang disebar secara serentak pada 31 Desember 2020 ini merupakan bagian dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Menkes menegaskan, bagi masyarakat yang menerima SMS maka wajib mengikuti program vaksinasi Covid-19 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui SMS Blast wajib mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” ujar Budi Gunadi, Jumat (1/1/2021). 

Baca juga: Otoritas Beijing Sebut Seorang Warga Indonesia Jadi Penyebab Klaster Covid-19 di Shunyi

Baca juga: Liga Inggris Resmi Dilanjutkan dengan Merberlakukan Protokol Kesehatan COVID-19

Baca juga: Pemkab Buleleng Siapkan Anggaran BTT Rp 5 Miliar, Termasuk untuk Operasional Vaksinasi Covid-19

Pemerintah akan memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

“Sasaran dari SMS Blast ini adalah masyarakat kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19,” ujar Budi Gunadi.

Sementara, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI, mengingatkan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan vaksin Covid-19.

Ia menjelaskan, vaksin Covid-19 merupakan vaksin mati, yang sudah dilemahkan.

WHO menetapkan bahwa vaksin baru boleh digunakan apabila efektivitasnya di atas 50 persen.

"Pemerintah sudah berusaha keras untuk mengadakan vaksinasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengurangi risiko tertular Covid-19 ini. Marilah kita menghargai upaya Pemerintah dan kita manfaatkan agar kita dan keluarga terhindar dari Covid-19,” ujarnya.

Rencana program vaksinasi oleh Pemerintah masih menunggu evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk mendapat izin penggunaan.

Prof. Samsuridjal menerangkan, Indonesia tidak hanya membeli dari satu jenis vaksin, yakni dari Tiongkok.

Tetapi juga dari negara lain secara bilateral maupun multilateral, karena setiap vaksin itu ada keunggulannya masing-masing.

Ia melanjutkan, vaksin yang satu dengan yang lain mampu menutupi kekurangan masing-masing.

“Vaksin yang kita sediakan dari Sinovac itu tidak bisa digunakan untuk usia lanjut, tetapi yang dari Amerika atau Inggris bisa digunakan untuk usia lanjut," ujarnya.

Selain itu, Prof. Samsuridjal juga meluruskan bahwa efek samping dari vaksinasi sampai sejauh ini bersifat ringan, dan belum ada yang menunjukkan gejala berat.

“Vaksinasi di Inggris dan Amerika sudah dilakukan pada ratusan ribu orang, efek samping sudah bisa mulai terlihat, efek simpang ada dua macam pertama di tempat penyuntikan terjadi kemerahan. Kedua adalah suhu tubuh sedikit naik atau pusing, jarang sekali terjadi alergi, tapi kalau ada alergi obat-obatan atau makanan harus melapor terlebih dahulu sebelum divaksinasi”, terangnya.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, menyebut vaksin Sinovac minimal memiliki efikasi 60 persen.

Alasannya agar pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok dapat tercapai.

"Indonesia memang memerlukan efikasi vaksin terendah 60 persen, tidak bisa di bawah itu, karena terlalu berat untuk mencapai keberhasilan herd immunity," ujar Dicky.

Meski WHO menetapkan ambang batas minimal efikasi 50 persen, namun semakin tinggi efikasi maka herd immunity juga semakin efektif.

"Ini yang harus dihitung matang. Vaksin dengan efikasi tinggi diperuntukkan pada daerah dengan kondisi pengendalian buruk dan cakupan lebih rendah," ungkapnya.

Sementara itu, untuk bisa mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) Sinovac di Indonesia, BPOM harus memerlukan data efikasi tersebut.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K.Lukito mengatakan, saat ini proses pemberian EUA vaksin Covid-19 Sinovac telah memasuki tahapan penyelesaian.

"Proses percepatan ada namun tetap aspek manfaat yang akan didapatkan adalah lebih tinggi dibandingkan aspek resikonya," tegas Penny.

(tribun network/gta/rin/fik/wly)

Catatan Redaksi: Mari cegah dan perangi persebaran Covid-19. Tribun Bali mengajak seluruh Tribunners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat Pesan Ibu: Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved