Risma Minta Bantuan KPK Awasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

"Warga menunggu kiriman bansos BLT dari Mensos sampai ke tangan mereka," kata Lulung dikutip dari Kompas TV, Sabtu (9/1/2021).

Apalagi, kata Haji Lulung, KPK telah mengingatkan Kemensos agar meningkatkan akurasi data penerima bansos Covid-19.

Mensos sebelumnya, Juliari Batubara, ditahan KPK karena diduga terlibat kasus korupsi dana bansos.

Menurutnya, jika tak ada perbaikan program bansos, aksi blusukan Risma bisa dinilai sekadar manuver politik.

"Makanya, ketimbang sibuk blusukan Bu Risma sebaiknya memprioritaskan bansos BLT dulu karena menyangkut hajat rakyat banyak. Jangan sampai pandemi ini justru melahirkan gelombang tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan bansos," ujarnya.

Baca juga: Dipecat PPP, Haji Lulung: Saya Tidak Jalankan Keputusan Partai Karena Bela Umat!

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai aksi blusukan Risma hal yang lumrah. Namun, Adi mengingatkan agar Risma jangan hanya sibuk di DKI Jakarta. Sebab, ada 33 provinsi lain yang perlu diperhatikan pemerintah.

"Terlepas dari kontroversinya, blusukan ini sebetulnya bagus. Tapi blusukannya jangan hanya di Jakarta. Tunjukkan juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain," kata Adi, Kamis (7/1/2021) lalu.

Menurut Adi, jika Risma hanya fokus dengan masalah penyandang sosial di DKI Jakarta, tak heran muncul isu yang menyebut aksi blusukan itu sebagai pencitraan demi kursi DKI-1.

Menurut dia, blusukan Risma harus diiringi penyelesaian masalah yang konkret. Jika Risma mampu melakukan itu, Adi yakin publik akan menghormati kinerja Risma sebagai Mensos dan memahami blusukan merupakan gaya kepemimpinannya.

"Saya kira Risma bukan blusukan untuk DKI Jakarta. Tapi murni merpresentasikan dirinya sebagai Mensos yang memang gaya dan style politiknya blusukan," kata Adi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sambangi KPK, Mensos Risma Minta Bantuan Awasi Program Bantuan Sosial