Awal Tahun Kasus Aktif Covid-19 Meninggi, Kodam IX/Udayana : PHBS dan Prokes yang Utama

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pejabat Kodam IX/Udayana kembali mengikuti Rapat Koordinasi yang digelar Satuan Tugas (Rakor Satgas) Penanganan Covid-19.

Dalam rakor yang dilaksanakan melalui video conference pada Minggu (10/1/2021) malam itu, Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana Brigjen TNI Hendrikus Joko Rianto menyampaikan, ada sejumlah topik yang dibahas.

"Membahas tentang kesiapan rumah sakit rujukan menghadapi kenaikan kasus, persiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),"terang Brigjen TNI, Hendrikus Joko Rianto

"Sosialisasi perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19," sambungnya melalui keterangan tertulis kepada Tribun Bali.

Baca juga: Disuntik Vaksin Covid-19 Ternyata Tidak Menyakitkan, Hanya Seperti Digigit Semut

Baca juga: Bupati Suwirta Pantau Langsung Pelaksanaan PPKM Hari Pertama di Klungkung 

Baca juga: Hari Pertama PPKM di Denpasar, Kasus Positif Covid-19 Catatkan Rekor Tembus 106 Orang

Kapok Sahli didampingi Waasintel Kasdam IX/Udayana, Waasops Kasdam IX/Udayana Wakakesdam IX/Udayana, Kasi Yankes Rumkit Tk II Udayana dan Pabandya Bhakti Sterdam IX/Udy serta Jajaran Danrem dan Dandim di ruang kerja masing-masing melalui vicon.

Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala BNPB yang juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Letjen TNI Doni Monardo.

Dalam rapat tersebut dilaksanakan paparan mulai dari Ketua Bidang Data dan TI STPC19 tentang update kasus Covid-19.

Dilanjutkan oleh para Dinas Kesehatan pada 10 Provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Riau, Bali) tentang update perkembangan penanganan Covid-19 di daerah.

Sebagaimana disampaikan Kepala BNPB yang juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Letjen TNI Doni Monardo dalam keterangan tertulis itu disampaikan bahwa pada awal tahun ini terjadi peningkatan kasus aktif yang cukup tinggi.

"Hal ini mengindikasikan penurunan displin dalam melaksanakan prokes baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Pemerintah sudah memberikan instruksi melalui Mendagri dan itu harus dipatuhi," jelas dia.

Untuk itu disejumlah wilayah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali menerapkan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.

Posko dibentuk di tiap-tiap daerah yang terdiri dari Pemda, BPBD, TNI, Polri dan Binda.

Diharapkan dengan adanya posko ini, maka setiap informasi dapat diserap dari seluruh elemen sehingga Satgas dapat bertindak dengan segera, jelas Kepala BNPB.

“Kita harus tegas dalam memberikan tindakan serta sanksi bagi mereka yang tidak patuh terhadap prokes," ucap dia.