Tidak Dianggarkan, Pemenuhan Tenaga Programer dan Teknisi di Klungkung Ditunda

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Rencana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Bangli, merekrut tenaga programer dan teknisi tahun 2021 dipastikan tertunda.

Hal ini menyusul tidak dianggarkannya dana pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

Kepala Diskominfosan Bangli, I Wayan Dirgayusa menjelaskan, rencana melakukan rekrutmen adalah bagian dalam rangka penyiapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Di mana pemerintah daerah harus melakukan perubahan pelaksanaan manajemen pemerintahan dari manual ke elektronik.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Satgas Covid-19 Bakal Ketatkan Kembali PKM Di Bangli

Baca juga: Bangli Kembali Gelar Sekolah Daring, Dalam Sepekan 31 Sekolah Tutup Akibat Covid-19

Baca juga: Update Kasus Dugaan Perzinahan di Bangli, MLD Terkonfirmasi Positif Covid-19 

"Perubahan itu harus disiapkan dengan beberapa tahapan manajemen. Pertama dari sisi regulasi, ini sudah berdasarkan Perda Bangli No. 1 tahun 2019."

"Sedangkan yang kedua adalah persiapan dari organisasinya, orangnya. Yang mana hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kominfosan," ujarnya Selasa (12/1/2021).

Lanjut Dirgayusa, untuk merancang program, pemeliharaan, dan sebagainya wajib dilaksanakan secara profesional.

Karenanya dibutuhkan rekrutmen SDM, yang pemenuhannya bekerja sama dengan pihak ketiga.

"Dari rekrutmen itu, kita membutuhkan empat orang programer dan empat orang teknisi yang nanti tugasnya membuat program-program dan aplikasi untuk programer, serta memelihara jaringan dan aplikasi yang ada di Kabupaten Bangli untuk tugas tenaga teknisi," jelasnya. 

Pemenuhan kebutuhan ini sejatinya telah diusulkan melalui proposal pada bulan Oktober tahun 2020, untuk dipenuhi tahun 2021.

Dalam proposal tersebut, Dirgayusa menyebut pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar untuk dua jenis kegiatan.

Antara lain untuk pengadaan server, pengadaan firewall, bandwidth serta pemenuhan SDM. Dari usulan Rp 2,9 itu kita disetujui Rp 1,7 miliar oleh tim anggaran.

Di antaranya pemenuhan perangkat keras saja.

"Padahal yang sangat kita butuhkan adalah SDM. Kan ini yang akan melakukan pemeliharaan dan pembuatan program-program. Ada alatnya, tapi orangnya tidak ada, ya percuma," ucapnya. 

Mantan Camat Kintamani itu juga menyebut hingga kini Bangli belum memiliki tenaga programer maupun tenaga teknisi sama sekali.

Posisi tersebut dirangkap oleh pegawai dinas lainnya, sehingga diakui jauh dari kata profesional.

Oleh sebab itu Dirgayusa menilai perlu penambahan SDM bekerja sama dengan pihak ketiga (outsourcing). 

"Sesuai rencana kebutuan akan delapan SDM di tahun 2021 ini dilakukan bertahap. Yakni dua programer dan dua teknisi. Sehingga kita membutuhkan Rp 160 juta untuk satu tahun anggaran," sebutnya. 

Dirgayusa menekankan, meningat sudah ada regulasi berupa perda, maka SPBE wajib berjalan pada tahun 2021 ini.

Namun dengan ditolaknya usulan pemenuhan SDM, ia mengaku akan kembali mengusulkan pada APBD Perubahan.

"Hasil kita komunikasi dengan para pemegang policy (kebijakan), rencananya kita akan ditutupi di tahun 2021 ini."

"Sebab informasinya anggaran perubahan akan dipercepat. Mudah-mudahan terisi itu."

"Kalau memang tidak, ya kita kerja sama dengan pihak universitas melalui KKN atau PKL. Dalam hal ini ada dua universitas, antara lain Undiksha dan STMIK Primakara," tandasnya. (*)