Pendaftaran BSP Denpasar Rp 1 Juta per Orang Mulai 18 Januari 2021, Ada 3.000 Kuota Penerima

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Bantuan Stimulus Produk (BSP) terus bergulir hingga Tahun 2021 di tengah Pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Denpasar Bali telah menyiapkan BSPdi awal tahun ini.

BSP Denpasar yang disiapkan di awal berupa bantuan stimulus untuk produktivitas.

Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan, BSP Denpasar berupa bantuan stimulus untuk produktivitas. 

"Sebelumnya, bantuan stimulus untuk produktivitas sudah berjalan pada Tahun 2020. Sasarannya masyarakat yang terkena PHK, dirumahkan, serta masyarakat lain yang terdampak akibat pandemi Covid-19," terangnya pada, Jumat (15/1/2021). 

Rai Mantra menerangkan, saat ini telah disiapkan sebanyak 3.000 kuota untuk penerima BSP dengan nominal sebesar Rp 1 juta untuk setiap orangnya.

Pendaftaran untuk penerima BSP dapat dilakukan mulai hari Senin (18/1/2021). 

Baca juga: INFO LENGKAP Bansos BLT PKH untuk Ibu Hamil hingga Anak Sekolah: Syarat, Cara, dan Nominalnya

Baca juga: BLT Anak Sekolah, Cara Cek Penerima Siswa SD, SMP, dan SMA, Ketahui Juga Cara Mencairkan BLT Ini

"Dan sasaran BSP yang berupa stimulus untuk produktivitas yaitu usaha mikro seperti pedagang yang akan mendapatkan satu juta rupiah per orang. Dan nantinya akan dikelola di ekonomi kreatif serta akan dilakukan inkubasi atau pelatihan dengan tujuan masyarakat agar tetap optimis di tengah pandemi Covid-19," lanjutnya. 

Dengan BSP ini diharapkan kreativitas yang dimiliki penerima BSP dapat berguna untuk perekonomiannya kembali berjalan di tengah pandemic COvid-19.

Penyaluran bantuan ini rencananya melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 

"Nantinya, setelah bantuan tersebut diserahkan kepada orang-orang yang dimaksudkan, dan untuk selanjutnya terserah bagi orang tersebut yang ingin membuka usaha apapun dengan bantuan tersebut," jelas Rai Mantra.

Sebelumnya diberitakan, dana penanganan Covid-19 untuk Kota Denpasar Tahun 2021 sebesar Rp 35 Miliar.

Jumlah tersebut dialokasikan ke dalam tiga pos atau sektor yakni kesehatan, bantuan sosial (Bansos) dan pemulihan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat diwawancarai Rabu (6/1/2021) siang.

“Tahun 2021 kami mengalokasikan dana sebesar Rp 35 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19. Dana tersebut masuk ke dalam penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan juga pemulihan ekonomi,” kata Dewa Rai.

Baca juga: Termasuk BLT Ibu Hamil dan Balita, Berikut Ini Syarat, Kriteria, dan Besar Bantuan Penerima PKH 2021

Baca juga: BLT Lansia Rp 600.000 Per 3 Bulan, BLT Ibu Hamil & Balita Rp750.000/3 Bulan, Ini Cara Mendapatkannya

Dewa Rai mengatakan, dana tersebut diambil dari APBD Kota Denpasar dan juga dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

Adapun alokasi di masing-masing sektor yakni, untuk kesehatan sebesar Rp 8 miliar.

Dana ini nantinya digunakan untuk pembelian alat kesehatan termasuk alat pelindung diri (APD).

Dana kesehatan ini akan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sektor pelaksanaan kesehatan di Denpasar.

Sementara untuk bantuan sosial sebesar Rp 13 miliar lebih yang pengelolaannya dilakukan Dinas Sosial.

Dana ini difungsikan untuk pemberian BLT, pemberian sembako, serta biaya isolasi bagi yang keluarganya positif Covid-19.

Dan untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 13,7 miliar.

Dana ini nantinya akan direalisasikan untuk berbagai kegiatan baik di bidang pariwisata, pemberdayaan masyarakat, UMKM, koperasi, pertanian, hingga perikanan.

“Misalnya untuk pengadaan bibit kepada masyarakat terdampak, ada juga di perikanan misalnya pengadaan bibit lele,” kata Dewa Rai.

Pengelolaan dana ini berada di bawah Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan.

Dana untuk pemulihan ekonomi ini alokasinya lebih tinggi dikarenakan mencakup banyak sektor.

Selain itu, menurut Dewa Rai peningkatan ekonomi juga akan sangat berpengaruh dengan kesehatan masyarakat.

“Jika ekonomi naik maka taraf kesehatan masyarakat juga akan naik. Sehingga ekonomi harus pulih dan masyarakat memiliki pegangan hidup,” katanya.

Selain dana yang telah dialokasikan ini, nantinya juga akan ada bantuan dari pemerintah Provinsi Bali maupun dari pemerintah pusat baik dalam bentuk vaksin, alat kesehatan hingga alat tes.

310 KPM di Bangli Dicoret Sebagai Penerima BST

Sementara itu, berita sebelumnya, BLT sudah mulai dibagikan di Bangli.

Kementerian Sosial RI pada tahun 2021 memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST), bagi warga kurang mampu.

BLT berupa uang tunai itupun sudah mulai bisa dicairkan sejak Jumat (8/1/2021) lalu.

Bantuan tersebut merupakan lanjutan dari program tahun 2020.

Tahun 2021 ini, masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Rp 300 ribu tiap bulan, yang dijadwalkan selama empat bulan.

Kendati demikian, terdapat ratusan nama penerima BST yang tahun ini justru dicoret dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangli, I Wayan Karmawan menyebutkan, total penerima BST di Bangli pada tahun 2021 ini tercatat sebanyak 8759.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan data tahun 2020, yakni sebanyak 9069.

Ia menjelaskan, turunnya jumlah penerima BST pada tahun 2021 lantaran Kemensos melakukan pembersihan DTKS.

Dimana ada 310 KPM yang dinonaktifkan.

"Masalahnya pertama karena Adminduk yang belum terkoneksi dengan pusat, atau belum menggunakan e-KTP," ujarnya. 

Disamping itu, lanjut Karmawan, penerima BST yang dinonaktifkan, juga lantaran diketahui menerima bantuan ganda.

Baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Program Sembako), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, ataupun Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kita tidak tahu penonaktifan ini, karena semua dari pusat. Penonaktifan penerima BST ini juga karena penerima sebelumnya sudah meninggal dunia. Kalau dulu ahli waris bisa menerima, sekarang sudah tidak boleh. Termasuk jika penerima sebelumnya sudah diganti oleh pihak desa, karena dianggap sudah mampu," ucapnya. 

Karmawan mengatakan bilamana 310 KPM tersebut mau kembali menerima bantuan, maka Kemensos menyarankan untuk melakukan perbaikan DTKS di desa, melalui Musdes/Muskel.

Pihaknya mengatakan perbaikan data ini dilakukan paling lambat tanggal 13 Januari, dan hingga kini diakui sudah 200 orang lebih yang diketahui telah berupaya melakukan perbaikan. 

"Kita berharap desa segera melakukan perbaikan DTKS mengingat data ini sangat diperlukan. Karena sekarang berhubungan dengan bantuan apapun, sumbernya pasti DTKS. Dan DTKS ini yang bisa melakukan perbaikan adalah dari desa, melalui hasil Musdes/Muskel. Sebab pada sistem juga diminta mengunggah bukti hasil Musdes/Muskelnya," ungkap dia.

Dana Rp 100 Miliar untuk Pembangunan Pertanian Bali

Kementerian Pertanian (Kementan) RI menggelontorkan dana senilai Rp 100 miliar untuk pembangunan sektor pertanian di Bali.

Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Rp 97.608.425.000; dana alokasi khusus bidang pertanian Rp 1.068.353.000; dan dana bagi hasil cukai tembakau Rp 1.323.222.000.

"Alokasi anggaran Tahun 2021 ini meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnurdhana dalam siaran persnya yang diterima Tribun Bali, Rabu (13/1/2021).

Menurutnya, alokasi dana tersebut sesuai usulan dan proposal Gubernur Bali kepada Menteri Pertanian RI melalui surat Nomor 913/32756/Sekret/Distan Pangan.

Selain itu, dana tersebut bisa didapatkan tidak terlepas dari koordinasi yang baik Pemprov Bali dengan kementerian/lembaga terkait di pusat.

Tak hanya itu, dana ini digelontorkan sebagai bentuk penghargaan Kementan RI atas keberhasilan program pembangunan sektor pertanian di Provinsi Bali, khususnya saat pandemi Covid-19.

Ia menuturkan, dari hasil pra musyawarah pembangunan pertanian Kementan RI pada pertengahan tahun 2020 rencana program pembangunan pertanian provinsi Bali dinilai relevan, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dimasa pandemi Covid-19.

Sementara, lokasi anggaran APBN tahun 2021 sebesar Rp 100 miliar tersebut akan digunakan untuk pengembangan komoditas unggulan Bali berupa tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; pengembangan infrastruktur pertanian dengan sistim padat karya; dan bantuan peralatan dan mesin pertanian untuk efesiensi usahatani.

Selain itu, juga akan dipakai untuk fasilitasi untuk pemberdayaan peternakan rakyat; stimulus untuk optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat serta fasilitasi sub sektor hilir, yaitu pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil. 

Dijelaskan Wisnurdhana, Pemprov Bali melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru, menempatkan pembangunan pertanian sebagai salah satu bidang prioritas diantara lima bidang prioritas lainnya. Misi yang ditetapkan yakni penyediaan pangan yang memadai dari produksi lokal untuk krama Bali, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan pendapatan petani.

Secara spesifik, kata Wisnurdhana, Bali pada 2021 ini akan lebih fokus pada program percepatan pembangunan perekonomian. Hal ini didukung dengan pengembangan pertanian Bali dari hulu sampai hilir dan percepatan implementasi sistem pertanian menuju pulau organik.

Berbagai produk hukum telah disiapkan dalam mengimplementasikan program tersebut, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

Selain itu juga terdapat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali; Pergub Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi; Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dana Penguatan Modal; dan Pergub Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten, Usada dan Penghijauan. (*)

* Artikel ini telah mengalami perubahan pada istilah BLT Denpasar menjadi BSP Denpasar untuk memberikan informasi yang lebih akurat.