Listyo Sigit Prabowo Sebut Minta Bantuan ke Polisi Secepat Pesan Pizza, Begini Sikap DPR

Listyo Sigit Prabowo Sebut Minta Bantuan ke Polisi Secepat Pesan Pizza, Begini Sikap DPR

TRIBUN-BALI,COM, JAKARTA - Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan jika dirinya menjadi Kapolri dirinya akan adanya perbaikan layanan di dalam tubuh Polri.

Hal itu dilakukan agar Polri bisa merespons cepat setiap adanya aduan dari masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban umum.

"Akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat atau hotline kepolisian dengan nomor tunggal secara nasional dalam rangka respons cepat aduan masyarakat," kata Listyo saat fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.

Dengan perbaikan layanan tersebut maka nantinya polisi bisa bergerak cepat merespons aduan masyarakat.

Bahkan Listyo mengklaim layanan Polri ke depan akan secepat saat masyarakat memesan pizza.

"Jadi diharapkan ke depan masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan layanan Polri secepat memesan pizza. Sistem ini akan kita koneksikan dengan mobil patroli yang ada dan panic button," ujarnya.

Listyo menghadapi fit and proper test di DPR dengan memaparkan judul makalah "Transformasi Menuju Polri yang Presisi".

Presisi dalam judul makalah Listyo merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparasi berkeadilan.

Kabareskrim Mabes Polri ini juga berjanji akan memperbaiki citra Polri yang saat ini dinilai sebagian masyarakat melakukan penegakkan hukum tebang pilih dan bersikap arogan.

Baca juga: Program Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit: Polantas Tak Lagi Menilang, Hanya Atur Lalu Lintas

Baca juga: Komisi III Setujui Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri, Fraksi PAN, PKS, & Demokrat Beri Catatan Ini

"Kritik berupa isu yang berkembang dan menyoroti kinerja Polri, tentunya harus jadi perhatian serius," ujar Listyo.

Menurutnya, sebagian masyarakat saat ini melihat pelayanan Polri masih berbelit-belit, ucapan dan sikap anggota Polisi yang kasar atau arogan, kemudian adanya pungli, serta penanganan kasus tebang pilih.

"Tampilan dan postur Polri yang belum jadi harapan masyarakat, harus diubah," ucap Listyo.

Listyo pun menyebut, Polri ke depan harus menciptakan keadilan bagi semua lapisan dan golongan masyarakat, atau yang biasa disebut justice for all (keadilan bagi semua orang).

"Bagi Polri harapan masyarakat faktor utama dan penting untuk diwujudkan, meski banyak hal yang harus dihadapi," sambung Listyo.

Pelayanan Polri lanjut eks Kapolresta Surakarta ini juga tidak akan dilakukan secara tatap muka. Sebaliknya pelayanan akan dilakukan secara daring.

Menurut Listyo, nantinya Polri akan membuat aplikasi khusus yang dapat diunduh oleh masyarakat.

Baca juga: Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo Bisa Buat Jokowi Nyaman hingga 2024

Baca juga: Komjen Listyo Sigit Tegaskan Institusi Polri Solid, Ini Buktinya

Katanya, aplikasi itu meliputi berbagai pelayanan yang akan diberikan Polri kepada masyarakat.

"Ke depan khusus pelayanan yang terkait dengan hal-hal yang memang kita kelola seperti SIM, STNK dan SKCK dan juga pelayanan surat tilang. Kami akan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor polisi itu harus masuk ke aplikasi saja," kata Listyo.

Lebih lanjut, Listyo menyampaikan pihaknya juga akan bekerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) hingaa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu sistem pengiriman produknya.

"Nanti kalau perlu delivery sistem itu bagaimana produknya itu bisa dikirim ke masyarakat. Tentunya nanti bekerja sama kementerian lembaga lain dengan BUMN lain. Seperti PT POS," ungkapnya.

Ia menambahkan nantinya tarif tersebut dapat dimasukkan langsung ke kas negara.

Atas dasar itu, pelayanan secara daring ini pun meminimalisir adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh jajaran Polri.

"Itu bisa dimasukkan ke tarif resmi masuk ke negara. Tapi bagaimana pelayanan ini lebih baik, lebih mudah, masyarakat tidak perlu repot repot ke kantor polisi," pungkasnya.

Direstui DPR

Komisi III DPR merestui Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun.

Keputusan tersebut diambil, setelah Komisi III menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri Komjen Listyo di ruang Komisi III DPR, komplek Parlemen, Jakarta.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry selaku pimpinan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi di DPR untuk menyampaikan pendapat mini fraksi.

Sembilan fraksi yang ada di DPR, seluruhnya menyetujui Komjen Listyo menjadi Kapolri.

"Dengan demikian berdasarkan pertimbangan, pandangan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Akhirnya pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Pol Idham Azis, dan menyetujui pengangkatan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri," ujar Herman.

Setelah Komisi III DPR menyetujui, kata Herman, keputusan ini akan dibawa ke dalam rapat Paripurna DPR terdekat.

"Selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat dan akan diproses sesuai dengan paraturan perundang-undangan," papar Herman.

Pimpinan Komisi III DPR menilai tidak ada alasan untuk menolak Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Hal itu didasari kuatnya visi dan misi Listyo yang tertuang dalam makalah yang diserahkannya berjudul Transformasi Menuju Polri yang Presisi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Gerindra Desmond J Mahesa kepada wartawan seusai menggelar rapat fit and proper test.

"Kalau ini formalitas memang formalitas, kenapa kalau dari pandangan semua fraksi tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi kalau baca makalah presisi tidak ada alasan apapun juga bagi fraksi-fraksi di Komisi III untuk menolak," kata Desmond.

Desmond meyakini Listyo mampu mengemban tugas sebagai Kapolri dan mengimplementasikan semua hal dalam makalah tersebut.

Sebanyak sembilan fraksi pun memberikan nilai positif pemaparan yang disampaikan Listyo itu.

"Jadi fraksi-fraksi sepakat 'Presisi' ini dapat dijalankan dengan sesuai apa yang dipresentasikan," kata Desmond.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menilai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kapolri yang dijalani Listyo sudah sesuai koridor.

Fraksi-fraksi sudah bertanya untuk mempertegas langkah kebijakan Listyo.

"Kalau kita lihat tadi semua fraksi memberikan pertanyaan yang tajam bahkan memacu sampai halaman per halaman ditanyakan," kata Adies. (Tribun Network/dit/igm/sen/wly)