Corona di Indonesia
Anda Sudah Divaksin Tapi Masih Positif Covid-19, Simak Penjelasan Dokter Ini
Menurut Ketua Pokja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan, kondisi tersebut bisa terjadi karena orang itu telah terjangkit Covid-19.
lihat foto
Batal atau ditundanya pemberian vaksin pada temaga kesehatan itu disebabkan beberapa alasan.
Mulai dari tingginya tekanan darah saat proses screening, penyintas Covid-19 ataupun sedang menyusui.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan ( Menkes ) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masih ada 11 persen tenaga kesehatan yang belum bisa menjalani vaksinasi Covid-19.
Penyebabnya karena kondisi tekanan darah mereka tinggi saat akan disuntik vaksin.
"Yang 11 persen itu karena darah tinggi. Jadi orang Indonesia itu tidak sehat. Tenaga kesehatannya saja ada yang tidak bisa divaksinasi," ujar Budi dikutip dari acara Vaksin dan Kita.
Acara itu diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat 22 Januari 2021.
"Saya jadi stress juga. Gara-gara saat mengukur tensi darahnya tinggi. Entah karena dia (tenaga kesehatan) deg-degan karena mau disuntik atau karena apa?" kata Menkes.
Budi menyebut segera menyelesaikan kendala ini. Selain itu, dia pun menyebut ada 4 persen tenaga kesehatan tidak bisa divaksin karena memiliki komorbid (penyakit penyerta).
Namun, menurut dia jumlah empat persen tenaga kesehatan yang memiliki komorbid itu terbilang kecil. Sehingga secara total saat ini ada 15 persen tenaga kesehatan yang tertunda atau ditolak suntik vaksin.
"Sekitar 15 persen tenaga kesehatan itu batal atau tertunda disuntik vaksin. Ini bikin saya sedih," kata dia.
Kapok pakai data Kemenkes
Selain itu, Budi juga mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dia pun akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19. Alasannya,
KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.
"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi.
"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current (terkini). Ambil data KPU, base-nya untuk masyarakat," tuturnya.
