Anda Sudah Divaksin Tapi Masih Positif Covid-19, Simak Penjelasan Dokter Ini

Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.

Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ucap Budi.

Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.

"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi, begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.

"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya," tuturnya.

Sementara itu, pihak KPU juga mengaku sudah membahas rencana penggunaan daftar pemilih sebagai basis data program vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes.

Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, sudah ada sudah satu kali pertemuan dengan Kemenkes terkait pembahasan itu.

"KPU prinsipnya siap mendukung upaya itu. Sudah ada sekali pertemuan daring antara KPU dengan Kemenkes membahas perihal data pemilih," ujar Viryan Jumat 22 Januari 2021.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter