Diplomasi Israel Maju Pesat, Sudah Buka Kantor Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab

TRIBUN-BALI.COM, TEL AVIV - Pemerintah Israel sudah membuka kantor Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab ( UEA ) pada hari Minggu 24 Januari 2021.

Pembukaan Kedubes Israel di Abu Dhabi tersebut terwujud empat bulan lebih setelah penandatanganan Abraham Accord yang menormalisasi hubungan Israel dengan monarki di Semenanjung Arab tersebut.

"Kedutaan Israel di Abu Dhabi telah dibuka hari ini dengan kedatangan diplomat Eitan Na'eh," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel seperti dilansir Voice of America,

Pernyataan Kemenlu Israel menambahkan, delegasi dari negara Yahudi tersebut akan bekerja keras demi menguatkan hubungan antara Israel- UEA.

Baca juga: Pulang dari Israel, Warga Uni Emirat Arab Akui Orang Palestina Terima Mereka Secara Baik

Baca juga: Model Peraih Gelar Wajah Tercantik Dunia 2020 Ini Ternyata Tentara Israel

Otoritas Israel mengatakan Kedutaan Israel di Abu Dhabi yang bertempat di kantor sementara akan mendorong spektrum penuh akan hubungan kedua negara.

Menurut Kepala Diplomasi Israel Gabi Ashkenazi, pembukaan kedutaan itu akan melengkapi dan meningkatkan perkembangan hubungan yang potensial antara Israel-UEA.

Sampai sekarang pemerintahan Israel telah menormalisasi hubungan dengan empat negara Arab yakni UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Normalisasi hubungan itu didukung mantan Pesiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pemerintah Israel pun sudah menyetujui kesepakatan dengan Maroko pada Minggu 24 Januari 2021 kendati masih harus mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari para deputi.

Setelah normalisasi banyak kesepakatan dagang yang ditandatangani antara Israel dengan UEA. Mulai dari bidang pertanian, pangan, pariwisata dan sektor teknologi tinggi.

Anak perusahaan Israel dari raksasa Perancis EDF baru-baru ini juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan UEA di bidang energi terbarukan yang bertujuan menjadikan negara Yahudi itu pemimpin dunia dalam energi surya.

Baca juga: PM Israel Benjamin Netanyahu Dituntut Mundur Atas Tuduhan Korupsi dan Gagal Atasi Pandemi Covid-19

Diplomat Israel pertama yang secara resmi ditempatkan di Emirat, Na'eh telah ditugaskan beberapa tahun lalu sebagai delegasi Israel di Turki sebelum diusir saat terjadi krisis pada Mei 2018 terkait kekerasan di Gaza, wilayah Palestina di bawah blokade Israel.

Sebanyak 60 warga Palestina dibunuh oleh tentara Israel selama protes di Gaza pada 14 Mei 2018, kekerasan yang dikecam oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang khususnya menuduh Israel telah melakukan genosida.

Para pengunjuk rasa memprotes pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem dari Tel Aviv, sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Trump yang melanggar konsensus internasional selama beberapa dekade.

Pada Minggu kemarin, Uni Emirat Arab juga menyetujui penempatan kedutaan pertamanya di Tel Aviv, di mana mayoritas perwakilan diplomatik ada di sana karena mereka tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sebelum Emirat, Mesir, dan Yordania telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel ketika mereka menandatangani, masing-masing pada 1979 dan 1994, perjanjian damai yang mengakhiri perang antara kedua negara.

Relasi Israel-Maroko

Kerajaan Maroko adalah negara Arab terbaru yang melakukan normalisasi hubungan secara resmi dengan negara Yahudi, Israel.

Hubungan kedua negara selama ini sudah terendus dan menjadi rahasia umum.

Maroko punya kantor penghubung dengan Israel di ibu kota masing-masing sampai tahun 2002 ketika Rabat lalu menutupnya di tengah-tengah intifada Palestina kedua.

Akan tetapi, kontak kedua negara masih terus berlanjut dan sekarang, secara resmi, Raja Mohammed VI memutuskan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Hal itu dilakukan sebagai imbalan atas pengakuan Washington atas kedaulatan Maroko atas wilayah sengketa Sahara Barat. Sesuatu yang menurut PBB bukan bagian dari wilayah Maroko.

Melansir Australian Strategic Policy Institute (ASPI), sebuah wadah pemikiran yang berbasis di Canberra, Australia dan didanai sebagian oleh Departemen Pertahanan Australia , berikut ini alasan di balik normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel.

Uni Emirat Arab merupakan negara Arab Teluk pertama yang memulai tahap normalisasi dengan Israel. Normalisasi dilakukan dalam berbagai bidang seperti keamanan dan teknologi.

Menyusul kemudian Bahrain, dinasti Sunni otoriter yang menguasai mayoritas Syiah. Satu di antara alasan Bahrain menyusul UEA adalah untuk membeli "jaminan" dari Israel dan AS terhadap Iran.

Dengan keterlibatan militer AS pada setiap lini konflik Timur Tengah, kerajaan Teluk semakin menganggap Israel sebagai pelindung mereka dari Iran.

Selain itu, Bahrain ketergantungan terhadap Arab Saudi (sejak penyelamatan monarki Bahrain dari penggulingan selama Arab Spring 2011).

Mengetahui normalisasi hubungan antara UEA dan Bahrain dengan Israel, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) berjumpa dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersamaan dengan Menlu AS Mike Pompeo.

Dari pertemuan itu juga keluar kesepakatan antara Saudi dengan Israel yang berkelanjutan soal Iran, di mana kedua negara itu sama-sama menganggap Iran sebagai ancaman utama mereka.

Langkah itu didasarkan pada keinginan Saudi untuk memberi sinyal kepada Iran bahwa Riyadh tidak akan sendirian jika berkonfrontasi dengan Iran di masa mendatang, meski AS tidak berpartisipasi langsung dalam perseteruan mereka.

Selain itu, MBS juga ingin meredakan kecurigaan Kongres AS yang sangat pro-Israel yang selama ini mengkritiknya sebagai dalang di balik pembunuhan Jamal Khashoggi, jurnalis Arab Saudi yang bekerja untuk media AS.

Setelah Bahrain, menyusul Sudan. Negara yang baru saja mengumumkan pemisahan aturan agama dengan negara pasca turunnya pemerintah mereka yang korup dan otoriter.

Sudan yang berusaha keluar dari daftar hitam AS juga dengan kepentingan politik lainnya, pada akhirnya membangun hubungan diplomatik dengan Israel.

Keputusan itu jelas membuat Sudan lebih mudah dipercaya dan keluar dari sanksi AS, mudah melakukan transaksi dagang secara global.

Menurut analisis ASPI, suksesnya Israel membangun hubungan diplomatik dengan empat negara Arab sejauh ini menandakan masalah Palestina tidak lagi dianggap penting oleh beberap rezim Arab.

Itu juga mengesankan bahwa "menjual" Palestina secara terbuka tidak lagi memengaruhi legitimasi mereka di dalam negeri masing-masing.

Meski begitu, kemenangan diplomatik ini bukanlah suatu terobosan besar bagi Israel seperti yang banyak diasumsikan analis dari Barat.

Dalam banyak kasus, diplomatik ini hanya seperti hubungan yang formal dari suatu jalinan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tanpa publikasi.

Ada dua pola yang jelas terlihat di setiap pengakuan beruntun atas Israel dari negara-negara Arab itu selama beberapa bulan terakhir.

Pertama, AS memegang peran utama sebagai perantara, menjual senjata dan memenuhi tuntutan lain yang ada kaitannya dengan kepentingan mereka.

Kedua, permusuhan terhadap Iran, terutama di Teluk adalah yang paling utama dalam mendorong diplomatik resmi negara-negara Arab dengan Israel.

Apalagi Presiden Joe Biden berencana menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran setelah sebelumnya AS keluar dari kesepakatan tersebut pada 2018 di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Berdasarkan hal itu, tidak heran apabila setelah Biden dilantik, Arab Saudi akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Analisisnya adalah, dengan kekayaan minyak Arab Saudi dan posisinya sebagai 'pelindung' 2 situs Islam paling suci, memungkinkan Israel menentang upaya Biden dalam menghidupkan kembali perjanjian nuklir dan normalisasi AS-Iran.

Israel jelas lebih merasa "kuat" jika menentang upaya Biden apabila bergandengan dengan Arab Saudi karena bobotnya akan lebih besar ketimbang masing-masing negara bertindak secara terpisah.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Israel Buka Kedutaan Pertama di Uni Emirat Arab