Begini Kronologi Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Tokoh Senior Partai NLD Myanmar

Militer mengatakan, mereka telah menemukan hampir 8,6 juta penyimpangan daftar pemilih. Pemerintah dan UEC tidak merespons keluhan tersebut.

Ancaman Kudeta Militer

Ketegangan semakin meningkat ketika juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kudeta pada Selasa 26 Januari 2021.

Dia pun memperingatkan bahwa militer dapat mengambil tindakan jika keluhan tentang kecurangan dalam pemilu Myanmar tidak ditangani.

Karena khawatir ada kudeta, jalan-jalan di ibu kota Myanmar dikelilingi pagar dan kawat berduri dan aparat dari kepolisian dikerahkan untuk berjaga pada Jumat 29 Januari 2021.

Belasan kedutaan besar termasuk delegasi Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, pada Jumat mendesak militer Myanmar mematuhi norma-norma demokrasi.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan intervensi militer di Myanmar.

Di tengah keprihatinan itu, pada Sabtu (30/1/2021), militer Myanmar menyatakan bakal melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

"Tatmadaw melindungi konstitusi 2008 dan akan bertindak sesuai dengan hukum," bunyi pernyataan itu sebagaimana dilansir dari Reuters.

"Beberapa organisasi dan media mengasumsikan apa yang mereka inginkan dan menulis karena Tatmadaw akan menghapus konstitusi," imbuh pernyataan itu membantah adanya kekhawatiran kudeta.

Militer Tangkap Aung San Suu Kyi

Namun semua berubah pada Senin dini hari waktu setempat 1 Februari 2021. Suu Kyi dan sejumlah tokoh Partai NLD ditahan militer Myanmar.

Myo menambahkan, kondisi anggota parlemen yang baru terpilih di Myanmar juga masih tidak jelas.

AFP melaporkan, komunikasi ke Myanmar tampaknya terganggu karena nomor telepon di Naypyidaw tidak dapat dihubungi.