Jokowi Tidak Menjawab Surat AHY karena Isu Kudeta Merupakan Masalah Internal Demokrat

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta Partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.

Alasannya menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, gerakan kudeta merupakan masalah internal Partai Demokrat.

"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, Kamis 4 Februari 2021.

Ditegaskannya, mekanisme penyelesaian masalah Partai Demokrat telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

• Jokowi Enggan Jawab Surat AHY, Ini Komentar Demokrat Terkait Penjelasan Moeldoko

• Tetap Setia dengan Kepemimpinan AHY, DPC Demokrat se-Bali Kompak Akan Tolak Aliran Dana untuk Kudeta

• Ada Isu Gerakan Kudeta, Demokrat se-Bali Nyatakan Tegas Dukung Kepemimpinan AHY

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," kata mensesneg.

Pratikno membenarkan AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut. "Benar, kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin 1 Februari 2021.

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu setuju sikap Presiden Jokowi yang tak memberikan klarifikasi atau membalas surat AHY.

Masih banyak pekerjaan pemerintah yang jauh lebih penting dan berarati baut masyarakat banyak ketimbang persoalan internal Partai Demokrat. Apalagi mengatasi pandemi Covid-19.

“Tidak perlu Presiden Jokowi harus membalas surat atau memberikan klarifikasi apapun karena tugas-tugas pemerintah dalam mengatasi pandemi covid 19 ini menjadi lebih penting dan berarti buat masyarakat banyak,” ujarnya.

Menurut Masinton, isu dugaan kudeta itu adalah masalah internal Partai Demokrat, tidak ada hubungannya dengan pihak eksternal apalagi dikait-kaitkan dan ditarik-tarik ke lingkaran kekuasaan dan Presiden Jokowi.

• Mendadak Gelar Jumpa Pers, AHY Sebut Ada Upaya Rebut Paksa Kursi Pimpinan Partai Demokrat

Dia menjelaskan, situasi sekarang ini sudah berbeda dengan masa orde baru saat seluruh organisasi politik maupun ormas diintervensi pemerintah.

Selain itu, kata dia, tidak ada urgensi Presiden Jokowi melakukan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat mengingat dukungan politik pemerintah di parlemen sudah lebih dari cukup 80 persen.

Selain itu konstitusi membatasi Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden untuk ketiga kalinya.

“Tidak ada kepentingan yang mendesak dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah itu karena pertama soal dukungan politik, posisi pemerintah ini di parlemen lebih dari cukup,” ujarnya.

Bertentangan dengan Keterangan Saksi

Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kerap bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang menghadiri pertemuan dan fakta di lapangan.

Sebagai contoh, kata Herzaky, dalam penjelasan pada 1 Februari 2021, Moeldoko mengakui bertemu sejumlah kader Demokrat di rumahnya untuk mendengarkan curhat.

Tetapi, saat jumpa pers 3 Februari 2021, Moeldoko mengakui pergi ke hotel untuk menemui mereka.

"Artinya, ada upaya untuk menyisihkan waktu dan energi di antara kesibukan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk menemui kader-kader Partai Demokrat, yang berada di luar lingkup tanggung jawabnya," ujar Herzaky.

"Para kader yang ditemui, dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024. Mereka tidak curhat," sambungnya.

Menurut Herzaky, ajakan KLB tersebut tidak digubris kader Demokrat, sehingga mereka melaporkan pertemuan tersebut pada DPP Demokrat.

"Dari berbagai sumber yang sudah kami verifikasi, kami juga mendapati fakta dana yang sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB," ujarnya. (tribun network/ma/yud/sen)