Paus Fransiskus Panjatkan Doa dan Serukan Solidaritas Rakyat Myanmar

TRIBUN-BALI.COM, VATICAN CITY - Pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus memanjatkan doa bagi mereka yang berkuasa di Myanmar agar bekerja demi kebaikan bersama.

Paus Fransiskus juga menyerukan solidaritas antarsesama rakyat Myanmar.

"Saya berdoa agar mereka yang berkuasa di negara itu akan bekerja... menuju kebaikan bersama," kata Sri Paus dikutip dari AFP.

Pemimpin Takhta Suci berusia 84 tahun itu memanjatkan doa dari balkon yang menghadap Lapangan Santi Petrus, setelah membacakan doa Angelus, Minggu malam waktu setempat 7 Februari 2021.

• Paus Fransiskus Harus Berhenti Makan Pasta karena Sakit Punggung Sangat Menyiksanya

• Paus Fransiskus ke Irak Bulan Maret Bertemu Ulama Syiah dan Kunjungi Tempat Kelahiran Nabi Ibrahim

Paus asal Argentina tersebut mendesak militer Myanmar hidup berdampingan secara demokratis.

Kudeta militer Myanmar 1 Februari 2021 mulai menui aksi demo besar-besaran di sejumlah kota di negeri yang dulu bernama Burma tersebut.

Paus Fransiskus menyampaikan pesannya saat puluhan ribu pedemo menyerbu Yangon, dalam aksi unjuk rasa yang dilukiskan sebagai yang terbesar di Myanmar sejak 2007.

Paus Fransiskus yang mengunjungi Myanmar tahun 2017, menyuarakan keadilan sosial, stabilitas nasional, dan koeksistensi demokrasi yang harmonis.

Aksi Terbesar sejak 2007

Sementara itu puluhan ribu warga Myanmar turun ke jalan-jalan pada hari kedua demonstrasi di Yangon, Minggu 7 Februari 2021.

Aksi unjuk rasa terjadi kota terbesar Myanmar, Yangon, serta daerah-daerah lain di seluruh negeri untuk menentang kudeta militer serta penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Demonstrasi tetap berjalan meskipun militer sudah mematikan akses internet dan saluran telepon yang sangat terbatas.

Reuters mewartakan, ini adalah demo terbesar di Myanmar sejak Revolusi Saffron yang dipimpin biksu Buddha tahun 2007.

Massa di Yangon ibu kota perekonomian Myanmar, membawa balon merah sesuai warna partai National League for Democracy (NLD)-nya Suu Kyi.

Mereka berteriak, "Kami tidak mau kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi!"

Sebelumnya pada hari Sabtu 6 Februari 2021, puluhan ribu orang terjun ke jalan-jalan dalam demo besar pertama sejak kudeta Myanmar.

Seperti diwartakan Tribun Bali sebelumnya, pemerintahan militer Myanmar mengambil langkah lebih tegas setelah aksi demonstrasi melawan kudeta makin membesar di negeri itu.

Pada hari Sabtu 6 Februari 2021 militer yang berkusa memutuskan jaringan internet seluruh negara.

Keputusan itu diambil ketika ribuan orang turun ke jalan-jalan di Yangon untuk melawan kudeta dan menuntut pembebasan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

Myanmar yang dulu bernama Burma dilanda kudeta militer pada Senin 1 Februari 2021.

Masyarakat Myanmar yang menentang pengambilan kekuasaan secara paksa itu ramai-ramai mengecam angkatan bersenjata.

"Demokrasi menang, menang. Diktator militer gagal, gagal," teriak mereka seraya membawa spanduk antara bertuliskan "Lawan kediktatoran militer".

Menurut pantauan jurnalis Reuters di lokasi kejadian, orang-orang yang melintas menawari para pendemo makanan dan minuman, .

Banyak di antara pendemo itu memakai baju merah, warna kebesaran partai National League for Democracy (NLD) Suu Kyi yang menang telak dalam pemilu 8 November 2020.

Namun, ketika unjuk rasa membesar setelah para aktivis mengeluarkan ajakan di media sosial, internet di negara itu mati.

Pengamat jaringan internet NetBlocks melaporkan pemadaman internet di Myanmar terjadi dalam skala nasional.

Di Twitter mereka menerangkan, konektivitas turun sampai 54 persen dari tingkat biasanya. Beberapa orang mengatakan, data seluler dan Wi-Fi juga mati.

Militer Myanmar sejauh ini belum berkomentar. Sebelumnya mereka telah memblokir Facebook, lalu disusul Twitter dan Instagram hari ini.

Penyedia layanan seluler asal Norwegia, Telenor, mendapat perintah dari pihak berwenang Myanmar untuk memblokir akses ke Twitter dan Instagram sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Akibatnya banyak warga Myanmar yang memakai VPN, tetapi arus informasi dan akses berita tetap sangat terbatas.

" Internet sudah mati tapi kami tidak akan berhenti bersuara," tulis akun Twitter bernama Maw Htun Aung.

"Ayo berjuang dengan damai untuk demokrasi dan kebebasan. Ayo berjuang sampai menit terakhir demi masa depan kita," lanjutnya dalam twit yang dikutip Reuters.

Ormas sipil Myanmar mengimbau penyedia jaringan internet dan seluler menolak perintah militer.

"Dengan mematuhi perintah mereka, perusahaan Anda pada dasarnya melegitimasi otoritas militer, padahal ada kecaman internasional terhadap mereka," kata ormas dalam pernyataannya.

Telenor mengatakan, sebelum mematikan internet mereka secara hukum wajib mengikuti perintah untuk memblokir beberapa media sosial.

Namun, mereka juga menyadari perintah itu bertentangan dengan hukum hak asasi manusia (HAM).

Setelah memblokir Facebook, pemerintahan militer Myanmar pada hari Jumat 5 Februari 2021 memblokir akses masyarakat ke Twitter dan Instagram.

Ini merupakan langkah terbaru militer Myanmar untuk membungkam masyarakat. Facebook sudah lebih dahulu diblokir pada Rabu 3 Februari 2021.

Militer memblokir Twitter setelah pada Kamis 4 Februari 2021 warga Myanmar menyebarkan jutaan tagar dan ciutan melawan kudeta militer.

Yang menjadi trending topik kala itu yakni tagar seperti #WeNeedDemocracy dan #FreedomForFear yang diambil dari kutipan terkenal Aung San Suu Kyi.

Di sisi lain, gerakan pembangkangan sipil di Myanmar juga meningkat pesat secara online.

Gerakan itu mengajak publik untuk menyuarakan perlawanan setiap malam dengan membunyikan teko atau alat-alat lainnya guna menunjukkan kemarahan.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Paus Fransiskus Angkat Bicara soal Kudeta Myanmar dan Panjatkan Doa