DPRD Klungkung Rapat Bahas Optimalisasi Pelayanan PDAM, Cari Solusi Lain Jika Pinjaman PEN Tak Cair

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Komisi III dan Bapemperda melakukan rapat koordinasi dengan PDAM di Kantor DPRD Klungkung, Selasa 9 Februari 2021.

Rapat ini untuk membahas perihal masterplan PDAM Klungkung, pasca menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Rapat dimulai sekira pukul 09.30 Wita, dan dibuka langsung Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom, dan didampingi  Wakil Ketua I Wayan Baru.

Sementara dari eksekutif dihadiri Asisten II  (Administrasi Perekonomian dan Pembangunan) Setda Klungkung,  Luh Ketut Ari Citrawati.

• Biaya Operasional Membengkak, PDAM Klungkung Rugi Sekitar Rp 2 Miliar Pertahun

 Sementara dari PDAM, dihadiri langsung I Nyoman Renin dan jajarannya.

Rapat diawali dengan pemaparan Dirut PDAM I Nyoman Renin prihal masterplan PDAM kedepan, hingga kendala yang dihadapi saat ini.

Pada intinya dalam pemaparannya, master plan PDAM Klungkung kedepan mewujudkan layanan 100 persen air bersih pada tahun 2023, dengan mengandalkan pinjaman dari program PEN (Pembangunan Ekonomi Nasional) senilai sekitar Rp 74 Miliar.

 Pinjaman itu selain dilakukan untuk optimalisasi sumber mata air, juga untuk penambahan jaringan di Klungkung daratan, serta wilayah Nusa Penida.

Setelah pemaparan tersebut, beberapa anggota dewan menyampaikan pandangannya terkait rencana PDAM kedepan.

Seperti yang diungkapkan Gede Artison Andarawata.

Dirinya mempertanyakan, apakah PDAM memiliki rencana lain untuk optimalisasi pelayanan PDAM jika pinjaman PEN tidak terealisasikan.

" PDAM harus memiliki rencana cadangan, jika pinjaman PEN tidak cair. Tujuan peningkatan pelayanan kan harus dicapai," ungkap politisi yang kerap dipanggil Sony ini.

Hal serupa ditanyakan juga oleh Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru.

 Ia mempertanyakan, perihal pelayanan 100 persen air bersih ke masyarakat tahun 2023, akan terealisasi jika pinjaman PEN turun.

• Lebih Tinggi dari Batas Ambang Nasional, Tingkat Kehilangan Air PDAM Klungkung sampai 35,57 Persen

" Jadi jika pinjaman PEN tidak turun, jadi pelayanan 100 persen air bersih ke masyarakat tidak terealisasi tahun 2023?," tanyanya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Klungkung, I Wayan Mardana mempertanyakan, Jika dana PEN turun dan dimanfaatkan untuk pelayanan PDAM, apakah bisa mendongkrak APBD Klungkung.

Serta bertanya terkait perkembangan usulan pinjaman PEN dari Pemkab Klungkung ke pemerintah pusat.

Lain halnya dengan anggota Komisi III lainnya, AA Sayang Supartha dengan tegas meminta PDAM Klungkung jangan dulu merekrut tenaga kerja sebelum mengoptimalkan pelayanan hingga pendapatannya.

Apalagi saat ini PDAM terus merugi.

" Selama kondisi keuangan PDAM seperti saat ini, jangan menerima pegawai dulu. Termasuk dari lingkaran penguasa," ungkapnya.

Sementara itu I Made Satria, meminta PDAM untuk meningkatkan pelayanannya.

Terkait pinjaman PEN yang diusulkan Asisten II  (Administrasi Perekonomian dan Pembangunan) Setda Klungkung  Luh Ketut Ari Citrawati menjelaskan, terkait pinjaman PEN saat ini sedang pembahasan penetapan bunga di pusat.

" Jika PEN tidak cair, tentunya kami upayakan pembiayaan dari sumber lain. Tapi mudah-mudahan kami berdoa, pinjaman yang kita usulkan ini bisa teralisasi," ungkapnya.  (*)