Jenderal Min Aung Keluarkan Perintah Agar Militer Lebih Keras Menindak Demonstran

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW – Penguasa tertinggi pemerintahan militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing perintakan tentara bertindak lebih keras terhadap demonstran yang memprotes aksi kudeta.

Berulangkali Jendeal Min Aung Hlaing meminta para demonstran kembali bekerja atau mereka akan menghadapi langkah militer yang dia sebut sebagai tindakan efektif.

Tindakan efektif bisa saja berupa langkah tegas ala militer yang berpeluang menimbulkan korban terluka dan korban jiwa.

• Jenderal Min Aung Tunjuk Para Tokoh Ini Sebagai Menteri, Suu Kyi Ditahan Sampai Akhir Bulan

• Profil Min Aung Hlaing, Panglima Militer di Balik Kudeta Myanmar

Jenderal Min Aung mengeluarkan perintahnya tersebut setelah para demonstran turun ke jalan-jalan menggelar aksi demo yang sudah berlangsung sepekan terakhir.

Secara umum aksi unjuk rasa di Myanmar berlangsung damai. Militer sempat menanggapi aksi unjuk rasa dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet. Bahkan muncul laporan adanya penggunaan peluru tajam.

Pada Kamis malam 11 Februari 2021, Jenderal Min Aung Hlaing menyerukan agar pegawai negeri kembali bekerja setelah beberapa hari melakukan pemogokan nasional.

"Karena hasutan oknum, beberapa aparatur sipil negara gagal menjalankan tugasnya," ujarnya.

"Tindakan efektif akan diambil,” kata Min Aung tanpa memerinci lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tindakan efektif tersebut.

Militer Myanmar menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh lainnya serta melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.

Sejak kudeta itu Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing mendapuk dirinya memegang kekuasaan tertinggi di legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Rakyat Myanmar marah dan menyerukan pembangkangan terhadap kudeta. Mereka pun menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tokoh senior lainnya yang ditahan.

Demonstran kembali menggelar reli dengan damai pada Kamis di Naypyidaw dan Yangon. Puluhan ribu orang dilaporkan membanjiri jalan-jalan.

"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Yangon, mendesak orang untuk mogok kerja dan menekan junta militer.

• Markas Besar Partai Aung San Suu Kyi di Yangon Dihancurkan Militer Myanmar Setelah Aksi Demo 4 Hari

"Kami tak hanya melakukan ini selama sepekan atau sebulan, kami bertekad melakukan ini sampai akhir ketika (Suu Kyi) dan Presiden U Win Myint dibebaskan," kata seorang pengunjuk rasa yang merupakan pegawai bank kepada AFP.

Komunitas dari etnik Karen, Rakhine, dan Kachin ikut serta daalm aksi protes. Beberapa di antaranya telah menghadapi penganiayaan berat dari tentara.

"Kelompok etnik bersenjata dan etnik kami harus bergabung bersama untuk melawan kediktatoran militer," kata Saw Z Net, seorang pengunjuk rasa dari etnik Karen, kepada AFP.

Di negara bagian Shan, para demonstran dengan kostum tradisional membawa pesan anti-kudeta mereka ke air di Danau Inle.

Pemandangan serupa yang terjadi di kota Bagan, yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, ketika ratusan orang berjalan di antara kuil dan pagoda.

Presiden Biden Berikan Sanksi

Negara-negara Barat telah berulang kali mengecam kudeta tersebut. AS memimpin seruan internasional agar para jenderal melepaskan kekuasaan.

Dalam tindakan konkret yang paling signifikan, Presiden Joe Biden pada Rabu 10 Februari 2021 mengumumkan bahwa pemerintahannya memutus aliran dana 1 miliar dollar AS (Rp 14 triliun) di AS yang bisa diakses para jenderal.

"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis," kata Biden.

"Militer harus melepaskan kekuasaan,” imbuh Biden seraya menambahkan bahwa AS mengancam akan memberikan sanksi terbaru.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga memperingatkan blok tersebut dapat menjatuhkan sanksi baru kepada militer Myanmar.

Pada Kamis 11 Februari 2021, muncul laporan penangkapan tokoh sipil Myanmar lain termasuk wakil ketua majelis rendah parlemen dan seorang asisten utama Suu Kyi.

Jumlah orang yang ditahan terkait kudeta sekarang lebih dari 200 orang, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Markas Partai National League for Democracy ( NLD) digerebek pada pekan ini. Partai tersebut juga mengonfirmasi adanya penangkapan pejabat pemilihan.

Militer membenarkan perebutan kekuasaan pekan lalu dengan mengeklaim adanya kecurangan pemilih dalam pemilu Myanmar pada November 2020.

Kekhawatiran berkembang tentang berapa lama junta militer akan menoleransi aksi protes.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Jenderal Penguasa Myanmar Habis Kesabaran, Ancam Demonstran dengan "Tindakan Efektif"