Jenderal Min Aung Tunjuk Para Tokoh Ini Sebagai Menteri, Suu Kyi Ditahan Sampai Akhir Bulan

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW – Panglima militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (64) kini merupakan pemimpin tertinggi di Myanmar pascakudeta militer 1 Februari 2021.

Min Aung yang tinggal setahun pensiun dari militer berperan sebagai Chairman Dewan Administrasi Negara Myanmar. Kekuasaannya sangat besar.

Jenderal Min Aung mendapat mandat atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menandai kembalinya militer ke tampuk kekuasaan setelah 10 tahun demokrasi berjalan di negeri yang dulu bernama Burma itu.

• Aung San Suu Kyi Dituntut Militer Myanmar atas Kepemilikan Walkie Talkie

• Protes Kudeta Militer, Dokter dan Petugas Medis di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja

• Lagu Ampun Bang Jago Viral Diunggah West Ham di Liga Inggris hingga di Tengah Kudeta Myanmar

Pada hari Senin dini hari 1 Februari 2021, militer menahan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh lainnya.

Setelah penahahan Suu Kyi, militer Myanmar mengambil alih pemerintahan dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.

Panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing telah mencopot jabatan sejumlah menteri. Dia kemudian menunjuk beberapa perwira tinggi militer mengisi jabatan-jabatan penting pemerintah Myanmar.

Dilansir dari The Guardian, berikut sejumlah tokoh yang ditunjuk mengisi jabatan-jabatan penting di Myanmar setelah militer mengkudeta pemerintahan sipil.

Menteri Dalam Negeri: Letjen Soe Htut

Letnan Jenderal (Letjen) Soe Htut (60) adalah seorang perwira karir dan kepala intelijen militer Myanmar.

Dia dipercaya mengepalai Kementerian Dalam Negeri Myanmar pada Maret 2020. Posisi ini masih dipercayakan kepada Soe Htut setelah militer melakukan kudeta pada Senin 1 Februari 2021.

Kementerian ini mengawasi polisi, penjara, dan intelijen. Di bawah pemerintahan sipil Myanmar, Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu dari tiga kementerian yang dikendalikan oleh militer, sesuai dengan konstitusi negara.

Menurut Human Rights Watch, Soe Htut sebelumnya masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa untuk pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan perannya memimpin komando selatan.

Menteri Pertahanan: Jenderal Mya Tun Oo

Jenderal Mya Htun Oo (59) bergabung dengan akademi pertahanan Myanmar pada tahun 1980.

Setelah lulus dari akademi, karirenya di angkatan bersenjata Myanmar melesat. Bahkan, dia sempat menjadi kepala staf angkatan darat, laut, dan udara tahun 2016.