Protes Kudeta Militer, Dokter dan Petugas Medis di 70 Rumah Sakit Myanmar Mogok Kerja

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW - Para dokter dan petugas medis di 70 rumah sakit dan departemen kesehatan di 30 kota seluruh Myanmar mogok kerja pada Rabu 3 Februari 2021.

Aksi mogok tersebut mereka lakukan sebagai wujud protes terhadap kudeta militer yang menggulingkan pemimpin terpilih dalam pemilu bulan November 2020, Aung San Suu Kyi.

Sebagaimana dilansir kantor berita Reuters, Rabu 3 Februari 2021, Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang baru itu menilai militer mengutamakan kepentingannya sendiri di atas populasi rentan Myanmar yang kesulitan selama pandemi Covid-19.

• Peristiwa Kudeta Militer Myanmar, Begini Kesaksian Warga Terkait Situasi Negaranya Terkini

• Kudeta Militer Terhadap Pemerintahan Aung San Suu Kyi di Myanmar, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

• Video Perempuan Aerobik di Myanmar Saat Ada Konvoi Militer Viral, Begini Penjelasannya 

Virus corona telah membunuh lebih dari 3.100 orang di Myanmar. Myanmar termasuk negara dengan jumlah kematian tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

"Kami menolak perintah dari rezim militer yang tidak sah, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati pasien kami yang malang," kata kelompok tersebut.

Sedikitnya empat orang dokter yang mengonfirmasi aksi mogok kerja, tapi enggan menyebutkan identitas mereka untuk dipublikasikan.

"Saya ingin tentara untuk kembali ke barak mereka, maka kami para dokter akan kembali ke rumah sakit," kata seorang dokter di Yangon yang berusia 29 tahun.

“Saya tidak memiliki kerangka waktu berapa lama saya akan terus melakukan mogok kerja ini. Itu tergantung situasinya," ujarnya kepada Reuters.

Reuters melaporkan, para pelajar dan kelompok muda Myanmar telah bergabung dengan warga sipil dalam aksi pembangkangan terhadap kekuatan militer.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak militer terhadap aksi mogok kerja yang dilakukan paramedis sebagai bentuk protes terhadap kudeta.

Militer Myanmar telah melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada Senin dini hari 1 Februari 2021 setelah menuding adanya penipuan pemilu pada 8 November lalu.

Hasil pemilut itu dimenangkan Aung San Suu Kyi dari Partai Liga Nasional untuk Demorasi.

Kudeta tersebut menuai kecaman dari Amerika Serikat dan berbagai negara Barat lainnya, karena para jenderal yang berkuasa menahan Suu Kyi dan puluhan pejabat lainnya.

Demi memperkuat kekuasaannya, junta meluncurkan dewan pemerintahan baru termasuk 8 jenderal dan dipimpin panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing.

Situasi saat ini di mirip aparat yang berkuasa di bawah junta sebelumnya yang telah memerintah Myanmar selama hampir setengah abad hingga tahun 2011.