Breaking News:

UPDATE: Terkait OTT Perbekel di Payangan, Kadis PMD Gianyar, Masih Tunggu Hasil Penyelidikan

Kasus dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Perbekel Melinggih, I Nyoman Surata menjadi pukulan bagi warga Melinggih.

KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN
Ilustrasi - Terkait OTT Perbekel di Payangan. Kadis PMD Gianyar, masih tunggu hasil penyelidikan 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Kasus dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Perbekel Melinggih, I Nyoman Surata menjadi pukulan bagi warga Melinggih.

Terlebih lagi tugas desa dinas relatif banyak.

Selain mengurus administrasi desa, perbekel juga menjadi garda terdepan penanganan covid-19 di tingkat desa.

Dengan diamankannya Perbekel Melinggih, dan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Gianyar, roda pemerintahan Desa Melinggih pun pincang.

Terkait hak tersebut, apa yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gianyar, supaya pemerintahan Desa Melinggih bisa berjalan seperti biasa?

Baca juga: BREAKING NEWS - Kelian dan Perbekel di Payangan Gianyar Diduga Kena OTT

Kepala Dinas PMD Gianyar, Dewa Ngakan Ngurah Adi saat dikonfirmasi, Jumat 12 Februari 2021, mengantakan pihaknya telah mengetahui informasi terkait dugaan OTT Perbekel Melinggih.

Namun pihaknya belum bisa mengambil tindak lanjut, sebab masih menunggu hal penyelidikan.

"Terkait dengan OTT Perbekel Melinggih dari Pemkab Gianyar tentunya menunggu hasil penyidikan dari pihak kepolisian," ujarnya.

Kata dia, apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara sembari menunggu hasil persidangan.

Baca juga: UPDATE: Istri Perbekel yang Diduga Kena OTT di Payangan Gianyar Menduga Suaminya Dijebak

"Sesuai Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 Tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Perbekel pada pasal 68 huruf d disebutkan Perbekel dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi , terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara," ujarnya.

"Selanjutnya dalam hal Perbekel diberhentikan sementara maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," ujarnya. (*)

Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: M. Firdian Sani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved