Berita Gianyar
Pedagang di Gianyar Bebas Layani Pesan Antar, SE Hanya Mengatur Makan di Tempat
untuk layanan pesan antar, membebaskan, dengan catatan pedagang tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan.
Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Noviana Windri
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Dalam mendukung dan memulihkan perekonomian masyarakat, Pemkab Gianyar dalam Surat Edaran (SE) Bupati Gianyar, Made Mahayastra kini memberikan kelonggaran untuk para pedagang.
Dimana, pemerintah hanya membatasi jam layanan di tempat hingga pukul 21.00 Wita.
Sementara untuk layanan pesan antar, membebaskan, dengan catatan pedagang tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan.
Sekda Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya, Rabu 24 Februari 2021 mengatakan, dalam SE yang diterbitkan Senin 22 Februari 2021 itu, hanya mengatur layanan di tempat.
"Kegiatan operasional dibatasi pukul 21.00 Wita, tapi untuk layanan pesan antar ke rumah, boleh. Itu sebenarnya dari dulu tidak kita larang," ujar Wisnu.
Baca juga: Terkait SE PPKM Mikro di Badung, Pedagang Nasi Jinggo Made Supada: Sejak Dulu Sudah Jualan Take Away
Baca juga: UPDATE:Pedagang Nasi Jinggo di Badung Ini Mengaku Belum Tahu Soal Waktu Berjualan Sudah Tak Dibatasi
Baca juga: UPDATE:Pedagang Nasi Jinggo di Badung Ini Mengaku Belum Tahu Soal Waktu Berjualan Sudah Tak Dibatasi
Menurut Wisnu, hal ini dilakukan Bupati Gianyar dalam mendukung pelaku usaha, serta memperbaiki perekonomian rakyat, yang tentunya akan berdampak pada perbaikan ekonomi daerah.
"Kita tidak melarang masyararakat berusaha, kami hanya berusaha menghindari masyararakat dari serangan virus covid-19," ujarnya.
Wisnu menegaskan, Pemkab Gianyar saat ingin roda perekonomian warga Gianyar segera pulih.
Karena itu, ia pun meminta supaya para pengusaha, khususnya para pedagang agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Tidak ada pemerintahan yang ingin masyarakatnya hidup susah, hidup dalam kemiskinan. Semua pasti ingin masyarakatnya sejahtera. Tapi selama masa pandemi, kami terpaksa melakukan pembatasan yang tentu bertujuan demi kebaikan masyarakat," ujarnya.
"Maka dari itu, meskipun ada pembatasan, jangan menyurutkan niat untuk berusaha. Dan, kami di pemerintah tidak mungkin menindak atau memberikan sanksi pada pengusaha atau masyararakat yang menjalankan usahanya dengan protokol ketat. Kami hanya menegur mereka yang tidak taat protokol, yang akan mengancam menggagalkan upaya pemerintah dalam memerangi pandemi," tandasnya. (*)
