Militer Myanmar Dilarang Pakai Facebook dan Instagram, 137 LSM Desak PBB Embargo Senjata

Facebook merupakan situs media sosial yang populer di Myanmar dan menjadi kanal bagi militer Myanmar untuk menyiarkan pengumuman kepada rakyat Myanmar.

Dalam beberapa tahun terakhir, Facebook telah terlibat dengan aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar.

Pada tahun 2018, Facebook memblokir akun panglima Tatmadaw Min Aung Hlaing, sekarang penguasa junta militer, dan 19 perwira sekaligus organisasi lainnya.

Facebook pun menghapus ratusan laman dan akun yang terkait dengan militer Myanmar karena menyebar disinformasi dan propaganda.

Menjelang pemilu Myanmar pada November 2020, Facebook telah menghapus 70 akun palsu dan laman yang dioperasikan oleh anggota militer Myanmar.

Akun dan laman ini telah mengunggah konten bernada positif tentang militer dan melancarkan kritik terhadap Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD).

Embargo Senjata ke Myanmar

Sementara itu, sebanyak 137 Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) mendesak PBB supaya menerapkan embargo senjata ke Myanmar.

Melalui surat yang ditandatangani, ratusan lembaga itu meminta agar junta militer dihukum, buntut kudeta pada 1 Februari.

" Dewan Keamanan PBB harus segera memberlakukan embargo senjata sebagai respons atas kudeta dan mencegah junta militer sewenang-wenang," demikian isi surat itu.

Mereka juga meminta kepada negara yang masih menyediakan senjata ke junta Myanmar untuk segera menghentikan penjualan.

Secara khusus, 137 LSM dari 31 negara itu menyebut China, India, Israel, Korea Utara, Filipina, hingga Rusia sebagai pemasok senjata.

China dan Rusia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Sementara India anggota tidak tetap.

Direktur Human Rights Watch (HRW) Kenneth Roth menulis, Tatmadaw, sebutan militer Myanmar, sudah membuat banyak kekejaman.

Selain menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi di kudeta, mereka juga menindak etnis minoritas Rohingya.