Salah Artikan SE, Selain Bidang Kuliner Banyak Usaha di Badung Kedapatan Buka Sampai Malam

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Beberapa pengusaha di Kabupaten Badung ternyata banyak menyalahartikan Surat Edaran (SE) Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro khususnya jam buka usaha.

Mereka mengira aturan boleh buka 24 jam dengan catatan dibawa pulang (take away) berlaku pada seluruh jenis usaha.

Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung banyak mendapatkan usaha selain kuliner yang buka sampai larut malam.

Padahal kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 944/547/Setda hanya berlaku pada usaha kuliner.

Baca juga: Meski Ada Gugatan pada Pilkel di Badung, Bupati Giri Prasta Tetap Akan Lakukan Pelantikan Perbekel

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, mengakui jika pihaknya banyak menemukan usaha selain kuliner yang buka lebih dari pukul 21.00 wita.

Bahkan puluhan usaha tersebut terjaring dalam penertiban PPKM Mikro.

“Karena mereka masih buka sampai larut malam, tentu masuk dalam pelanggaran jam operasional,” jelasnya

Birokrat asal Denpasar itu menjelaskan, selama diberlakukannya SE tersebut tercatat terdapat ada 20 usaha yang terjaring.

20 usaha tersebut, akunya, seperti penjualan pakaian dan yang lainnya.

“Mereka mengira juga boleh buka lewat dari pukul 21.00 Wita asal tidak dilayani di tempat.

Padahal aturan buka lewat pukul 21.00 Wita hanya berlaku bagi pedagang kuliner,” ujarnya.

Menurutnya, dalam SE Bupati Badung telah dijelaskan penjualan makanan di restoran, rumah makan, warung, pedagang makanan dan sejenisnya untuk layanan pesan-antar atau dibawa pulang.

Bahkan semua itu dapat tetap buka sesuai jam operasional normal dengan memperketat protokol kesehatan serta mencegah terjadinya kerumunan.

“Pengusaha mengira berlaku untuk semua jenis usaha.

Padahal aturannya sudah jelas untuk usaha, seperti rumah makan, warung, restoran,” tegasnya kembali

Baca juga: Puluhan Karangan Bunga Ucapan Selamat Hiasi Loby Kantor Bupati Badung

Kendati demikian, Suryanegara ini menegaskan puluhan perusahan yang terjaring tidak dikenakan sanksi lantaran keliru menerjemahkan aturan PPKM Mikro.

“Kami hanya mengingatkan, karena mereka tidak tahu, setelah diinfokan mereka tutup kok,” katanya.

Ketut Suryanegara menjelaskan pelanggaran protokol kesehatan secara menyeluruh selama PPKM berlangsung terus mengalami penurunan.

Ini menandakan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 mulai meningkat. 

Dari segi kuantitas pelanggaran perorangan, termasuk denda yang diberikan sudah menurun menjadi 7 orang saja dalam 3 hari ini, tapi tetap 90 persennya warga asing.

 Pihaknya menjelaskan masyarakat yang terjaring dalam pelanggaran selama PPKM berlangsung adalah 393 orang dengan rincian pada PPKM I terjaring 185 orang, PPKM II terjaring 148 orang, PPKM Mikro I terjaring 53 orang.

“Selama PPKM mikro berlanjut kami hanya menjaring 7 orang pelanggaran.

Itu pun sebagian besar WNA dan terjaring di wilayah Canggu,” tungkasnya. (*)