Breaking News:

Berita Bali

6 Kepala Daerah Dilantik, Pengamat Politik dari Undiknas Denpasar Subanda: Tidak Ada yang Menonjol

SEBANYAK enam kepala daerah di Bali resmi dilantik seusai terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2020 lalu

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Tangkapan layar Gubernur Bali, Wayan Koster melantik enam kepala daerah di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Jumat 26 Februari 2021 - 6 Kepala Daerah di Bali Resmi dilantik, Pengamat Politik dari Undiknas Denpasar I Nyoman Subanda: Tidak Ada yang Menonjol 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - SEBANYAK enam kepala daerah di Bali resmi dilantik.

Mereka dilantik seusai terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2020 lalu.

Saya menilai, semua kepala daerah yang dilantik sudah berpengalaman di eksekutif, bahkan ada yang incumbent.

Oleh karena itu, semestinya mereka tidak akan sulit beradaptasi dengan tugas barunya sebagai kepala daerah dan mengelola birokrasi.

Baca juga: Meski Ada Gugatan pada Pilkel di Badung, Bupati Giri Prasta Tetap Akan Lakukan Pelantikan Perbekel

Baca juga: Penampakan Rantis Wolf Polda Bali Saat Amankan Pelantikan Kepala Daerah, Sajian Makanan Juga Dicek

Baca juga: Usai Pelantikan, Sertijab Plh dengan Walikota Denpasar Akan Dilaksanakan 1 Maret 2021

Hanya saja, dari sejumlah kepala daerah tersebut nampaknya masih biasa saja atau tidak ada yang menonjol.

Dari segi kualiatas figur nampaknya masih biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol betul, baik dari segi konsep maupun kreativitasnya dalam membuat terobosan-terobosan kebijakan.

Terlebih, prestasi mereka ketika menjabat sebelumnya juga hanya datar-datar saja tidak ada yang menonjol.

Akan tetapi diharapkan setelah diberi kesempatan ini, para kepala daerah tersebut bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Terkait I Nengah Tamba-I Gede Ngurah Patriana Krisna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, satu-satunya kepala daerah yang tidak diusung oleh PDIP, saya menilai semestinya tidak ada masalah berkaitan dengan komunikasi antar-kepala daerah.

Sebab tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Selain itu pemerintah kabupaten sudah mempunyai hak otonom untuk mengurus daerahnya berdasarkan potensi daerah, adat istiadat, dan probletika masyarakatnya.

Pemerintah provinsi harus memberikan setiap bupati dan walikota untuk berimprovisasi, berkreasi dan berinovasi tanpa harus diintervensi gubernur. (*).

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved