AHY Panggil 34 Ketua DPD Partai Demokrat Se-Indonesia, Ungkap Masalah yang Lebih Besar dan Serius

Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanggil 34 ketua DPD se-Indonesia ke Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021.

Mereka dipanggil  guna melakukan konsolidasi terkait adanya kudeta melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dan menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat yang dilakukan  oleh  Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) .

Hal ini sendiri seperti diungkapkan oleh Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta. 

Saat dikonfirmasi Tribun Bali, ia mengaku pihaknya sedang berada di Jakarta untuk melakukan konsolidasi tersebut.

Baca juga: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat, Mahfud MD: AHY Putra Susilo Bambang Yudhoyono

Mudarta menegaskan pihaknya telah menginstruksikan kadernya utamanya yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk menaati dan solid terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat yang sah.

Ia juga meminta seluruh anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan isu dualisme kepemimpinan.

Bahkan, ia menyebutkan bahwa pihaknya memastikan kembali tidak ada kader dari Bali yang ikut ke Kongres Luar Biasa (KLB) beberapa hari yang lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Sudah kita intruksikan, semua solid dan kompak bersama AHY," ucapnya.

Baca juga: Cerita Gatot Nurmantyo Seputar Kisruh Partai Demokrat, Singgung Penggulingan AHY

Mudarta juga mengaku pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melacak 8 orang yang mengaku menjadi utusan Bali di KLB Deli Serdang tersebut. 

Tetapi, ia menyebut bahwa tim khusus tersebut masih belum bisa mengidentifikasi kedelapan orang 'utusan' Bali itu.

“Kami sudah bentuk tim khusus. Belum ketahuan, sedang di lacak oleh tim khusus,” akunya.

Pun begitu, ia juga memastikan tidak akan ada dualisme kepengurusan partai di tingkat daerah setelah pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) di Sumatra Utara.

Pihaknya juga menganggap KLB di Sumut inkonstitusional.

Seluruh jajaran kepengurusan partai di Bengkulu mulai dari tingkat ranting, DPC, hingga DPD akan tetap loyal dan patuh terhadap ketua umum partai yang sah, yakni AHY.

Mudarta juga memastikan, seluruh jajaran kepengurusan partai akan solid mengadang jika ada pihak-pihak tertentu yang ingin membentuk kepengurusan tandingan berdasarkan hasil KLB.