Corona di Bali
2 Juta Masyarakat Bali Ditargetkan Sudah Divaksin Covid-19 hingga Pertengahan 2021
Menko Luhut menargetkan sebanyak 2 juta masyarakat Bali telah menjalani vaksinasi Covid-19 hingga pertengahan tahun 2021 mendatang
Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
"Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah dengan jalan kita taat dengan CHSE, sebab apa pun berpulang pada kita semua," tuturnya.
Pekerja Migran Asal Bali Difasilitasi Vaksinasi
Disisi lain, Gubernur Bali, Wayan Koster mendukung serta akan memfasilitasi sepenuhnya proses vaksinasi Covid-19 bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, khususnya mereka telah siap bekerja kembali ke mancanegara.
"Semua yang akan berangkat kita fasilitasi dan programkan (vaksinasi). Wajib itu dan kami akan bantu," kata Koster saat menerima audensi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Senin 15 Maret 2021.
Menurut Koster, tenaga kerja asli Bali yang merantau ke luar negeri harus diproteksi dan difasilitasi dengan baik, didukung dan dipermudah dalam prosesnya menuju negara pemberi kerja.
"Untuk itu yang perlu vaksin, segera didata dengan baik. By name by address, tempat kerjanya di mana perusahaan atau atasannya siapa, harus lengkap dan terorganisir, ikuti mekanisme di kabupaten/kota," ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.
Pihaknya menyebut sudah selayaknya pekerja migran asal Bali mendapat perhatian apalagi di tengah pandemi dan situasi ekonomi tak menentu seperti saat ini.
Dengan begitu diharapkan para pekerja yang sebagian besar bekerja di kapal pesiar itu dapat memperoleh pekerjaan dengan status jelas.
"Ini patut kita syukuri sebenarnya," ucap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Bali
Untuk itu, Koster menyatakan pihaknya akan mengupayakan terpenuhinya program vaksinasi bagi PMI Bali yang diperkirakan jumlahnya lebih dari 26 ribu orang.
Kemudian akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas pertama 5.000 PMI yang sudah siap berangkat atau sudah diikat kontrak kerja.
Baca juga: Seluruh Anggota dan Staf DPRD Bangli Divaksin Covid-19, Suastika: Masyarakat Tidak Perlu Takut
"Untuk itu harus tertib data, agar bisa dilayani dengan baik. Dilaksanakan secara bertahap," ujarnya.
Untuk memberi perlindungan terhadap PMI asal Bali, pihaknya pun tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi krama Bali.
Pergub ini dibuat guna menyikapi banyaknya masyarakat Bali sebagai PMI yang bekerja di luar negeri.
Regulasi berupa Pergub tersebut diantaranya akan mengatur mengenai asal, keluarga, di negara mana yang bersangkutan bekerja, apa saja jenis pekerjaannya, di mana tinggal, dan sebagainya.
