2 Juta Masyarakat Bali Ditargetkan Sudah Divaksin Covid-19 hingga Pertengahan 2021

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM, GIANYAR - Langkah Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam pemulihan sektor parekraf di Bali mendapatkan dukungan penuh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Panjaitan.

Dari hasil Rapat Koordinasi setingkat Menteri, Menko Luhut menargetkan sebanyak 2 juta masyarakat Bali telah menjalani vaksinasi Covid-19 hingga pertengahan tahun 2021 mendatang.

Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno dalam rapat bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati bersama Kepala Dinas Parekraf Bali, Putu Astawa serta pengurus Bali Tourism Board (BTB), di Puri Agung Ubud, Gianyar, Senin 15 Maret 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno mengungkapkan Bali kini menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam program vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Gubernur Koster Bakal Fasilitasi Pekerja Migran Asal Bali untuk Vaksinasi Covid-19

Oleh karena itu, Luhut katanya menargetkan vaksinasi terhadap 2 juta masyarakat Bali pada bulan Juli 2021.

"Alhamdulillah kesiapan dari dosis vaksin Covid-19 ini sekarang sudah lebih tersedia dan sekarang yang perlu disiapkan adalah vaksinatornya.

Jadi kami tadi berbicara dengan Universitas Udayana juga dari Kodam dan Polda untuk menyiapkan tambahan vaksinator," jelas Sandiaga Uno.

Lewat vaksinasi Covid-19, dirinya berharap seluruh pihak dapat tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

Langkah tersebut pun diharapkannya dapat menjadi angin segar dalam percepatan pemulihan sektor parekraf nasional.

"Ini akan memulai harapan atau menebar semangat baru bahwa Bali is Back dan Bali sebagai ikon pariwisata adalah sebagai semangat kita untuk membangkitkan ekonomi kita, memulihkan pasca pandemik," imbuh Menparekraf Sandiaga Uno.

Sejurus dengan target vaksinasi yang disampaikan Luhut, area green zone dipaparkan Sandiaga Uno tidak hanya terbatas Nusa Dua dan Ubud, tetapi meliputi Sahur, Nusa Penida dan destinasi lainnya.

Selain itu, sebanyak 177 desa wisata yang masuk dalam program padat karya dapat menjadi desa wisata berkelanjutan dan desa wisata sehat.

Alasannya karena warga sudah divaksin dan patuh terhadap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

"Hari ini dan besok saat Bapak Presiden datang merupakan bukti konkret bahwa pemerintah pusat sangat concern dan sangat peduli akan penderitaan, akan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Bali," papar Sandiaga Uno.

Baca juga: Waktu Pembentukan Antibodi Beragam, Penerima Vaksin Covid-19 di Badung Diminta Tetap Patuhi Prokes

"Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah dengan jalan kita taat dengan CHSE, sebab apa pun berpulang pada kita semua," tuturnya.

Pekerja Migran Asal Bali Difasilitasi Vaksinasi

Disisi lain, Gubernur Bali, Wayan Koster mendukung serta akan memfasilitasi sepenuhnya proses vaksinasi Covid-19 bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, khususnya mereka telah siap bekerja kembali ke mancanegara.

"Semua yang akan berangkat kita fasilitasi dan programkan (vaksinasi). Wajib itu dan kami akan bantu," kata Koster saat menerima audensi Kesatuan Pelaut  Indonesia (KPI) Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Senin 15 Maret 2021.

Menurut Koster, tenaga kerja asli Bali yang merantau ke luar negeri harus diproteksi dan difasilitasi dengan baik, didukung dan dipermudah dalam prosesnya menuju negara pemberi kerja.

"Untuk itu yang perlu vaksin, segera didata dengan baik. By name by address, tempat kerjanya di mana  perusahaan atau atasannya siapa, harus lengkap dan terorganisir, ikuti mekanisme di kabupaten/kota," ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.

Pihaknya menyebut sudah selayaknya pekerja migran asal Bali mendapat perhatian apalagi di tengah pandemi dan situasi ekonomi tak menentu seperti saat ini.

Dengan begitu diharapkan para pekerja yang sebagian besar bekerja di kapal pesiar itu dapat memperoleh pekerjaan dengan status jelas.

"Ini patut kita syukuri sebenarnya," ucap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Bali

Untuk itu, Koster menyatakan pihaknya akan mengupayakan terpenuhinya program vaksinasi bagi PMI Bali yang diperkirakan jumlahnya lebih dari 26 ribu orang.

Kemudian akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas pertama 5.000 PMI yang sudah siap berangkat atau sudah diikat kontrak kerja.

Baca juga: Seluruh Anggota dan Staf DPRD Bangli Divaksin Covid-19, Suastika: Masyarakat Tidak Perlu Takut

"Untuk itu harus tertib data, agar bisa dilayani dengan baik. Dilaksanakan secara bertahap," ujarnya.

Untuk memberi perlindungan terhadap PMI asal Bali, pihaknya pun tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi krama Bali.

Pergub ini dibuat guna menyikapi banyaknya masyarakat Bali sebagai PMI yang bekerja di luar negeri.

Regulasi berupa Pergub tersebut diantaranya akan mengatur mengenai asal, keluarga, di negara mana yang bersangkutan bekerja, apa saja jenis pekerjaannya, di mana tinggal, dan sebagainya.

Regulasi ini akan dikoneksikan dengan suatu sistem digital.

Maka itu, Pekerja Migran asal Bali diwajibkan mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali.

"Dengan demikian kita punya database pekerja kita di luar negeri yang bisa kita lindungi dan beri pelayanan dengan baik. Ini jadi kewajiban pemerintah," terang alumnus ITB Bandung ini.

Selain itu, para PMI dijelaskan Gubernur akan dibekali pula dengan skill tambahan melalui pelatihan atau diklat yang difasilitasi pemerintah sebagai bekal untuk bekerja di negara-negara tujuan.

"Jadi kebijakan ini juga bisa membuka peluang-peluang kerja baru bagi PMI kita di negara tujuan," jelasnya.

Sementara itu Ketua KPI Bali, I Dewa Putu Susila mengapresiasi upaya Gubernur Koster yang akan memfasilitasi program vaksinasi bagi pekerja migran asal Bali.

"Masalah ini sangat krusial karena vaksinasi jadi syarat bagi mereka untuk bisa kembali bekerja, harus ada hitam di atas putih yang disertakan sebagai persyaratan sebelum berangkat.

Jika program (Vaksinasi PMI) ini bisa berjalan, saya rasa Bali bisa jadi pelopor karena daerah lain belum ada," kata Susila.

Pihaknya menyebutkan ada sekitar 5 ribu PMI yang telah dikontrak dan siap berangkat hingga Juni mendatang.

Ditambah 26 Ribu lebih yang menunggu keberangkatan yang keseluruhannya belum memperoleh vaksin.

"Saya pikir ini kesempatan baik bagi pelaut atau pekerja kita yang berkesempatan berangkat. Karena mereka ini sudah terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah asalnya secara langsung," tutupnya.(*)