Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Bagi Myanmar, Yayasan yang Didirikan Soros Tuntut Bebaskan Stafnya

TRIBUN-BALI.COM, LONDON - Uni Eropa segera menjatuhkan sanksi terhadap kepentingan bisnis junta militer Myanmar. Sementara Yayasan Open Society Myanmar (OSM) yang didirikan miliarder George Soros menuntut pembebasan seorang stafnya.

Yayasan tersebut menampik tuduhan junta bahwa mereka membiayai demonstrasi anti-kudeta atau gerakan pembangkangan nasional.

"Kami sangat prihatin dengan laporan bahwa seorang anggota staf OSM telah ditahan di Myanmar," kata Yayasan seperti dilansir Reuters, Rabu 17 Maret 2021.

"Kami menyerukan pembebasannya segera. Kami khawatir dengan laporan bahwa pihak berwenang berusaha menginterogasi anggota staf lainnya," demikian pernyataan OSM.

Baca juga: Korban Nyawa Terus Berjatuhan di Myanmar, 180 Orang Tewas dalam Enam Pekan Terakhir

Baca juga: Junta Militer Myanmar Tetapkan Darurat Militer, Seorang Gadis Usia 15 Tahun Tewas Ditembak

Media junta melaporkanm aparat berwenang Myanmar menahan seorang pejabat dari Yayasan dan sedang mengincar 11 karyawan lain atas kecurigaan kelompok itu meneruskan dana kepada lawan kudeta.

"Klaim pelanggaran keuangan, termasuk bahwa OSM bertindak ilegal dengan menarik dana mereka sendiri dalam mata uang lokal dari bank SMID, adalah palsu," kata Yayasan OSM.

"Klaim bahwa OSM menggunakan dana ini untuk tujuan ilegal adalah palsu. Dana ini digunakan untuk tujuan sepenuhnya dalam tujuan OSM," tegasnya.

OSM menyebut tuduhan junta sebagai upaya mendiskreditkan mereka yang ingin kembali ke perdamaian dan demokrasi di Myanmar.

Sebelumnya militer Myanmar menahan seorang pejabat Yayasan yang didirikan Soros atas tuduhan membiayai demonstrasi anti-kudeta atau gerakan pembangkangan nasional.

Militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing pun memburu 11 staf Yayasan OSM lainnya.

Surat kabar junta militer, Global New Light of Myanmar, melaporkan, Yayasan OSM mentransfer dana tanpa izin Departemen Manajemen Valuta Asing.

Yayasan dituduh menukar 1,4 juta dolar AS ke mata uang Myanmar, kyat, tanpa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku.

Disebutkan pula, yayasan memberikan bantuan tunai untuk gerakan pembangkangan sipil.

Global New Light of Myanmar juga menyebutkan, pejabat keuangan OSM, Phyu Pa Pa Thaw, ditangkap sejak Jumat lalu untuk dimintai keterangan terkait arus dana ke gerakan pembangkangan sipil.

Pihak berwenang masih memburu 11 staf OSM lainnya untuk dimintai keterangan.

Uni Eropa Akan Jatuhkan Sanksi

Dari Paris dilaporkan, Menteri Luar Negeri Prancis mengatakan Uni Eropa akan menyetujui sanksi terhadap kepentingan bisnis militer Myanmar pada minggu depan.

"Diskusi teknis selesai di Brussels dan kami akan mengkonfirmasinya Senin depan," kata Jean Yves Le Drian dalam sidang di Senat Perancis, merujuk pada pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa berikutnya, seperti dilansir Reuters, Rabu 17 Maret 2021.

Menurut diplomat dan dokumen internal yang dilihat Reuters, langkah-langkah itu akan menargetkan perusahaan yang menghasilkan pendapatan untuk atau memberikan dukungan keuangan kepada Angkatan Bersenjata Myanmar.

Uni Eropa juga mempertahankan embargo senjata terhadap Myanmar dan telah menerapkan sanksi kepada beberapa perwira militer senior sejak 2018.

Langkah-langkah itu akan menjadi yang paling signifikan sejak kudeta.

"Jelas (kami) akan menangguhkan semua dukungan anggaran dan akan ada langkah-langkah yang secara langsung menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer dan memukul individu dan kepentingan ekonomi mereka sendiri," kata Le Drian.

AS Jatuhkan Sanksi kepada Anak-Anak Pemimpin Militer Myanmar

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang mereka kendalikan, pada Rabu 10 Maret 2021.

Sanksi ini merupakan tanggapan atas kudeta militer pada 1 Februari dan pembunuhan demonstran sejak pengambilalihan kekuasaan.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon, anak-anak dewasa panglima Myanmar yang memimpin kudeta. Selain itu enam perusahaan yang mereka kendalikan juga masuk daftar hitam.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan sanksi tegas lain dapat mengikuti.

Dia juga mengutuk penahanan lebih dari 1.700 orang dan tindakan brutal aparat keamanan Myanmar terhadap demonstran tak bersenjata yang katanya telah menewaskan sedikitnya 53 orang.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang menghasut kekerasan dan menekan hak rakyat," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Kamis 11 Maret 2021.

Kelompok kampanye Justice for Myanmar mengatakan pada bulan Januari bahwa Min Aung Hlaing, yang telah menjadi panglima sejak 2011, telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya, yang telah mendapat untung dari akses mereka ke sumber daya negara dan impunitas total militer.

Enam perusahaan Myanmar yang masuk daftar hitam Washington termasuk A&M Mahar, yang dikendalikan oleh Aung Pyae Sone, putra jenderal.

Justice for Myanmar mengatakan A&M menawarkan akses perusahaan farmasi asing ke pasar Myanmar dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Makanan dan Obat-obatan Myanmar.

John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch, memuji langkah tersebut karena langsung memukul kekayaan Min Aung Hlaing, tetapi menyerukan tindakan yang lebih kuat.

"Ini bukan jenis tindakan hukuman yang kami yakini akan menyebabkan perubahan perilaku. Kami merekomendasikan mereka fokus pada aliran pendapatan yang sedang berlangsung yang jauh lebih besar dan jika terputus akan jauh lebih menyakitkan bagi militer sebagai institusi," kata Sifton, merujuk pada pendapatan minyak dan gas yang dihasilkan oleh proyek-proyek yang melibatkan perusahaan internasional.

Amerika Serikat sejauh ini menahan diri dari menjatuhkan sanksi terhadap konglomerat militer Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), di antara mereka yang digunakan oleh militer untuk mengendalikan gelombang besar ekonomi negara itu. (Reuters/AFP/CNN)

Ikuti berita-berita terkait krisis Myanmar

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com berjudul Yayasan yang Didirikan Miliarder George Soros Tuntut Militer Myanmar Bebaskan Stafnya